KOTAMOBAGU, READ.ID – Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kotamobagu 2022, Senin, 15 Mei 2023.
Opini WTP atas LKPD tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Arief Fadillah, kepada Wali Kota Kotamobagu, yang didampingi Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Meiddy Makalalag.
Ini merupakan Opini WTP ke-10 kali secara berturut-turut yang diraih Pemerintah Kota Kotamobagu dalam 2 (dua) periode kepempimpinan Wali Kota, Tatong Bara.
Wali Kota menyampaikan rasa syukur serta ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak, atas prestasi ini.
“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Kota Kotamobagu mendapatkan opini WTP ke-10 kalinya. Ini tentunya dapat diraih karena adanya dukungan dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu, seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah yang telah bekerja maksimal dan luar biasa, serta dukungan seluruh masyarakat Kota Kotamobagu,” ucap Wali Kota.
Hal senada juga disampaikan Inspektur Kotamobagu, Yusrin Mantali.
“Puji syukur Alhamdulilah, Kota Kotamobagu dapat meraih Opini WTP ke -10 berturut – turut, hal ini dapat diraih karena bimbingan dari Ibu Wali Kota Kotamobagu, Bapak Wakil Wali Kota Kotamobagu, pengawasan serta kolaborasi yang baik dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Kotamobagu, serta upaya kerja keras dan kerja ikhlas Organisasi Perangkat Daerah dan dukungan masyarakat masyarakat Kota Kotamobagu. Harapan kami kedepan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian intern lebih dapat kita tingkatkan lagi, agar opini WTP dapat kita pertahankan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Pra Sugiarto Yunus,] menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh perangkat pengelola keuangan di Kotamobagu atas kerjasamanya dan telah menyajikan data selama pelaksanaan audit oleh BPK atas LKPD Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. “Semoga pengelolaan keuangan di Kotamobagu lebih baik lagi kedepannya, karena terus terjadi perubahan regulasi sehingga pelaksanaan pengelolan keuangan juga berubah dan berdampak pada penyajian laporan keuangan,” katanya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, para Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala BPKD se – Provinsi Sulawesi Utara, serta pimpinan OPD. (*)
