READ.ID – Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Gorontalo menggelar rapat membahas persoalan distribusi pupuk bersubsidi untuk petani di aula kantor dinas pertanian setempat, Rabu (03/2/2021).
Kepala dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Rahmat Pomalingo menjelaskan, rapat KP3 sengaja dipercepat karena untuk mengantisipasi perubahan harga pupuk tinggi, sehingga tidak berpengaruh pada petani.
“Saya selaku sekretaris KP3 Kabupaten Gorontalo berinisiatif agar rapat ini dipercepat untuk menggali informasi yang menjadi persoalan di lapangan,” ucap Rahmat.
Ia menjelaskan, ada persoalan utama yang terjadi sebelum mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani, yakni beberapa sistem yang sudah berubah.
Dalam perubahan sistem ini, kata Rahmat, sangat berpengaruh kepada masyarakat terutama petani saat pengiputan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani.
Pasalnya NIK warga petani harus disesuaikan dalam sistem ini, sehingga mereka bisa mendapatkan kartu tani dan menebus pupuk bersubsidi seperti pupuk urea, AKSL dan TSP.
“Tidak seperti kita bayangkan ada beberapa yang menjadi kendala yakni nama atau NIK petani yang bermasalah saat pengiputan untuk dimasukan ke data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),” ungkap Rahmat.
“Sehingganya persoalan NIK begitu masuk ke RDDK tidak salah lagi. Sebab, kemarin ada beberapa persoalan penginputan,” sambungnya.
Dalam mengatasi persoalan ini, pihaknya berupaya bisa terintegrasi dengan pihak dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) setempat, untuk mengatasi persoalan NIK bagi petani.
“Saran ibu Sekda agar bagaimana bisa terintegrasi dengan Dukcapil dengan memasukannya dalam tim komisi pengawasan pupuk dan pestisida Kabupaten Gorontalo,” jelas Rahmat.
“Saat rapat juga, kepala BNI cabang Limboto menyampaikan kartu petani sudah siap, tinggal mengintegrasikan data RDKK dinas pertanian. Sehingganya kartu petani ini keluar sesuai RDKK,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Gorontalo, Hadijah Tayeb usai memimpin rapat KP3 mengatakan, kesulitan saat ini RDKK sudah tidak dilakukan manual, tapi dilakukan secara elektronik.
“Nantinya para petani di kabupaten Gorontalo akan menggunakan kartu tani, Kadang ada kesalahan penginputan makanya mempengaruhi petani dalam menebus pupuk bersubsidi,” tutur Hadijah.
Ia menjelaskan, aturan penginputan ini sudah aturan dari pemerintah pusat yang harus dijalani dan dievaluasi bersama.
“Jika aturan ini tidak menguntungkan bagi petani, maka akan disampaikan ke tingkat pusat. Jika hal ini menguntungkan dalam persediaan pupuk, maka program ini akan terus dilanjutkan,” tegasnya.
Pihaknya juga berharap para petani paham tentang regulasi atau aturan yang berlaku saat ini.
“Kami juga meminta meminta petugas di lapangan bisa melakuan sosialisasi di tingkat bawah agar persoalan-persoalan yang ada di tingkat petani bisa teratasi dengan baik,” pungkas Hadijah.
(Wahyono/RL/Read)
