READ.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah Pilkada 2024.
Acara yang berlangsung di gedung Graha Anbrill, Rabu (17/07) ini dihadiri oleh perwakilan KPU Provinsi Gorontalo, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.
Selain itu, Bimtek ini juga melibatkan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Divisi Keuangan, Sekretaris PPK, Bendahara, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretaris PPS, serta Bendahara PPS.
Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada Badan Penyelenggara AdHoc di Kabupaten Gorontalo Utara terkait tata kelola hibah Pilkada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana hibah yang diterima dapat dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam sambutannya, perwakilan dari KPU Provinsi Gorontalo menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah Pilkada.
Perwakilan dari KPPN memberikan penjelasan teknis terkait mekanisme pencairan dan pelaporan dana hibah, sementara pihak Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara memberikan pengarahan mengenai aspek hukum dalam pengelolaan dana hibah. Kedua narasumber tersebut menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan.
Salah satu peserta, Ketua PPS Kecamatan Kwandang, menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Bimtek ini. “Kami mendapatkan banyak informasi penting mengenai pengelolaan dana hibah. Ini sangat membantu kami dalam menjalankan tugas dengan lebih baik dan sesuai aturan,” katanya.
Dengan terselenggaranya Bimtek ini, KPU Kabupaten Gorontalo Utara berharap seluruh Badan Penyelenggara AdHoc dapat mengelola dana hibah Pilkada 2024 dengan lebih efektif dan akuntabel. Transparansi dalam pengelolaan dana ini diharapkan dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan bebas dari kecurangan.
Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas dan integritas penyelenggara pemilu demi terciptanya demokrasi yang sehat dan berintegritas.
