READ.ID – Lakpesdam (lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia) PCNU Kota Gorontalo, mengapresiasi langkah dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar) dan penerapan Status Darurat Kesehatan Masyarakat.
Langkah pemberlakuan PSBB tersebut dilakukan oleh pemerintah mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, keputusan tersebut diambil sebagai upaya jalan tengah dari desakan lockdown.
Terkait keputusan tersebut, Wakil Ketua Lakpesdam PCNU Kota Gorontalo, Abdul Kadir Lawero mengatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan pemerintah. Dan juga ia meminta agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
Sebagai Wakil Ketua Lakpesam NU, ia berharap, kebijakan tersebut dibarengi dengan strategi kebijakan daerah yang dapat memastikan ketersediaan infrastruktur kesehatan dan ekonomi 3 bulan kedepan.
“Kami berharap, pemerintah tidak hanya memberlakukan PSSB saja, tetapi juga memastikan ketersediaan logistik yang cukup sampai status darurat Kesehatan Masyarakat ini dicabut”, ucap Kadir dibalik telepon, pada Sabtu (4/4).
Lebih lanjut katanya, Pemerintah Daerah diminta memberlakukan kebijakan di setiap wilayah telah disetujui pemerintah pusat sebagai upaya untuk menghambat penyebaran virus corona atau COVID-19.
Kadir menekankan, tentang pentingnya kebijakan PSBB dibarengi dengan kesiapan tenaga medis, fasilitas kesehatan dan jaminan pangan.
Menurutnya, hal tersebut penting untuk dikaji dan disiapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Memastikan infrastruktur kesehatan, ekonomi dan sosial sebagai instrumen pendukung kebijakan PSBB dan Darurat Kesehatan Masyarakat.
”Jika strategi ini tidak segera dipastikan, maka akan memperparah keadaan, karena kesadaran akan bahaya COVID-19 harus dibarengi dengan kesiap-siagaan dalam menghadapi pandemi mematikan ini”, pungkas Kadir yang juga pengajar di Ponpes Al-Khairat Kota Gorontalo. (RL/Read)
