READ.ID – Kepala Desa Dulukapa, Irwan Moilo, menyatakan akan membawa persoalan pengelolaan Dana Ketahanan Pangan sebesar Rp139 juta oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ke Aparat Penegak Hukum (APH) apabila laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut tidak segera disampaikan.
Pernyataan itu disampaikan Irwan menyusul polemik yang terus bergulir terkait pengelolaan dana ketahanan pangan di Desa Dulukapa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara.
Irwan menjelaskan, pemerintah desa berencana menggelar Musyawarah Desa (Musdes) setelah Hari Raya Idul Fitri guna meminta penjelasan resmi dari pihak BUMDes mengenai penggunaan anggaran tersebut.
“Insyaallah Musyawarah Desa terkait penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Ketahanan Pangan oleh BUMDes akan dilaksanakan setelah Idul Fitri. Jika BUMDes tidak mampu mempertanggungjawabkan, saya sendiri yang akan melaporkan ini ke APH,” tegas Irwan, Sabtu, 14/03/2026.
Menurut Irwan, pada awalnya program yang dijalankan BUMDes berjalan sesuai dengan proposal yang diajukan. Namun dalam perjalanannya, kegiatan tersebut tiba-tiba berhenti tanpa penjelasan yang jelas.
“Sebelumnya kegiatan BUMDes berjalan baik sesuai proposal. Tapi tiba-tiba mandek tanpa ada kejelasan,” ungkapnya.
Ia juga mengaku kesulitan berkomunikasi dengan Direktur BUMDes yang disebut sering berada di luar daerah. Upaya menghubungi yang bersangkutan, kata Irwan, tidak membuahkan hasil selain janji yang belum terealisasi.
“Kurang lebih hampir satu bulan sebelum puasa, Direktur tidak pernah memberikan informasi dan berada di luar daerah. Saya sudah berulang kali mencoba menghubungi, tetapi hanya berakhir dengan janji,” ujarnya.
Irwan menegaskan bahwa dana yang dikelola BUMDes merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.
“Ingat, ini uang rakyat, uang negara, bukan uang pribadi. Saya tidak akan main-main dengan hal ini,” katanya.
Diketahui, polemik dugaan penyimpangan Dana Ketahanan Pangan di Desa Dulukapa telah mencuat sejak Februari 2026 dan menjadi perhatian masyarakat setempat.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak BUMDes Desa Dulukapa belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut. Redaksi membuka ruang bagi pihak BUMDes untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan guna menjaga keberimbangan informasi.
