READ.ID – Salah satu program kegiatan Pemerintah Kota Gorontalo yang dibiayai dengan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini mengalami perubahan.
Salah satunya yakni pembangunan kota baru.
Penyesuaian kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum dana PEN Kota Gorontalo, antara Wali Kota Gorontalo, Marten Taha dengan pimpinan PT. SMI selaku pengelola dana PEN, Rabu (1/12/2021) di Jakarta.
“Tadi saya dengan direktur PT. SMI melakukan penandatanganan adendum perjanjian pinjaman dana PEN. Adendumnya yaitu tentang program pembangunan kota baru,” ujar Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, ketika diwawancarai melalui sambungan telepon seluler.
Dibatalkannya pembangunan kota baru ini, kata Marten Taha, dikarenakan estimasi waktu penyerapan anggaran dana PEN yang akan membiayai proyek tersebut cukup sempit.
Dimana, PT. SMI hanya memberikan waktu sampai tahun 2022. Sementara, untuk pembangunan kota baru membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun.
“Saya hanya diberi sampai tahun depan. Sedangkan pembangunan kota baru ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, paling tidak tiga tahun. Yaitu pembebasan lahan untuk pembangunan kota baru ini. Lahannya ada sekitar 30 Hektare, tapi proses pembebasan lahan memakan waktu yang banyak, sehingga kita tidak bisa menyerap anggarannya sesuai syarat PT. SMI,” kata Marten Taha.
Lebih lanjut, kata Wali Kota, untuk Kota Baru sendiri, diperuntukkan relokasi masyarakat yang bermukim yang tidak sesuai.
Diantaranya, kata Marten Taha, yang tinggal dibantaran sungai yang selalu terdampak banjir.
Ditanya soal program apa yang akan menggantikan pembangunan kawasan kota baru tersebut, Marten menjawab, kegiatan pembangunan kota baru akan digantikan dengan dua program, yaitu pembangunan infrastruktur dan untuk sektor kesehatan.
Infrastruktur tersebut, kata Wali Kota, terdiri dari peningkatan jalan dan rehabilitasi drainase.
Sedangkan untuk kesehatan akan dialokasikan untuk pembangunan fisik dan pengadaan alat kesehatan di RSUD Aloei Saboe, jelas Marten Taha.
“Alhamdulillah, usulan yang selama kurang lebih enam bulan kita urus itu, mereka setujui semua,” imbuhnya.
Marten Taha menyebutkan, nantinya pelaksanaan pembangunan infratsruktur dan kesehatan ini akan menggunakan biaya yang dialokasikan untuk pembangunan kota baru, yakni kurang lebih Rp 66 Milyar.
“Rp 36 M untuk infrastruktur, drainase kira-kira Rp4 M sampai Rp5 M, dan untuk RSAS sekitar Rp24 M” tandasnya.
(Rinto/Read)
