READ.ID – Wakil Ketua Umum Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP APEKSI, yang dijabat Wali Kota Gorontalo Marten Taha menegaskan, bahwa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ini, tidak hanya sebatas organisasi yang didalamnya terdapat seluruh pimpinan daerah khususnya Kota. Melainkan, sebuah wadah untuk melakukan kolaborasi, kerjasama dan sinergitas.
Hal ini ditegaskannya, saat memimpin Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Yogyakarta, Kamis (14/10/2021).
Pada Rakernis yang mengusung tema, “Mewujudkan Ekosistem Smart City Berkelanjutan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19″ itu, Wali Kota Gorontalo Marten Taha menyampaikan, peran organisasi APEKSI yang memiliki slogan yakni APEKSinergi tersebut.
Dirinya menjelaskan, APEKSI ini memiliki slogan yakni APEKSinergi. Artinya untuk memperkuat kolaborasi, sinergitas, dan kerjasama dengan semua pihak untuk memajukan Indonesia yang dicita-citakan.
“Nah, berkaitan dengan rakernis kali ini, tujuannya adalah menjawab tantangan zaman yang sekarang ini terlihat hampir di seluruh wilayah kota se-Indonesia, melalui melahirkan rekomendasi dari pelaksanaan Indo Smart City Forum dan Expo 2021”, ungkap Wali Kota.
Diantaranya, kata Marten Taha, yaitu, pengembangan smart city yang berkelanjutan di Indonesia, masih diperhadapkan dengan tantangan. Mulai dari, infrastruktur, data, pemahaman dan paradigma seperti sebelumnya sudah dipaparkan oleh Wali Kota Parepare.
Menurut Marten, kalau untuk daerah terjauh di sebuah Kota, masih terkendala dengan infrastruktur fasilitas teknologi. Termasuk data juga, karena dalam menjalankan fungsi kota cerdas, ujar Marten Taha.
Wali Kota menambahkan, pembentukan, pemahaman dan paradigma ini menjadi hal penting, bukan hanya untuk masyarakat tetapi termasuk seluruh ASN di masing-masing pemerintah kota.
“Tentunya, tantangan lain adalah tata kelola kota cerdas, dan berikut adalah keamanan data seperti peretasan dan lain sebagainya, terakhir adalah kerjasama dan kolaborasi,” tambah Wali Kota.
Wali Kota menyebutkan, dari tujuh tantangan yang ada, pada forum resmi tersebut juga melahirkan tujuh rekomendasi yang dipastikan bisa menjawab seluruh tantangan tersebut.
Pertama, rekomendasi itu mendorong pemerintah pusat untuk melakukan penguatan ekosistem digitalisasi secara merata, khususnya di geografis Indonesia, yang daerah cukup sulit dan terluar dalam mewujudkan smart city.
Kedua, mendorong pemerintah pusat untuk segera megeluarkan RPP tentang perkotaan atau Standar Smart City, yang sempat direspon baik oleh Staf Ahli Kominfo, agar ukuran kinerja dapat dievaluasi.
Ketiga, yakni mendorng pemerintah daerah menambahkan tupoksi khusus, untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas jenjang karir bagi pengelola smtar city. Keempat, mendorong kepada Kementerian Kominfo RI, Kemendagri RI dan Kementerian PPN/Bappenas RI, untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan edukasi dalam hal regulasi pengembangan informasi teknologi dan pengembangan pembangunan berbasis kota cerdas.
Kelima, mendorong Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan menggunakan kearifan lokal, untuk masyarkat yang belum terjangkau akses internet dalam konteks penanganan pandemi.
“Keenam adalah meminta penjelasan kelembanggaan digitalisasi daerah oleh Kemendagri RI, serta yang terakhir, adalah meminta penjelasan jenjang karir bagi pengelola smart city daerah,” tutup Wali Kota. (Rinto/Read)
