Marten Tekankan Pentingnya Partisipasi Stakeholder dalam Penyusunan RKPD

READ.ID – Wali Kota Gorontalo Marten Taha, menekankan pentingnya partisipasi stakeholder dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Hal itu disampaikannya saat membuka resmi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP), atas rancangan awal penyusunan RKPD, di Hotel Aston Kota Gorontalo, Selasa (16/02/2021).

“Partisipasi seluruh stakeholder dalam perencanaan pembangunan sangatlah penting sebagai salah satu wahana komunikasi untuk memberdayakan semua masyarakat,” ucap Marten Taha

Menurut Marten konsultasi publik merupakan rangkaian dari proses penyusunan RKPD secara partisipatif, untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Tentunya disesuaikan dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi, guna mengoptimalkan hasil pembangunan di wilayah masing-masing,” ujar Marten.

Wali Kota Gorontalo Marten Taha, dalam sambutannya pada Forum Konsultasi Publik (FKP), atas rancangan awal penyusunan RKPD, di Hotel Aston Kota Gorontalo, Selasa (16/02/2021). Foto: Istimewa

Ia menjelaskan pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan, menuju kondisi yang lebih baik.

“Seperti yang diamanatkan dalam UU no 25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Adanya keterpaduan antara aspek, politis, teknokratis dan aspiratif bottom up,” bebernya.

Marten mengungkapkan isu tentang kemiskinan dan pengangguran masih menjadi domain dalam berbagai aspek pembangunan terutama dengan adanya pandemi Covid-19.

“Terkait hal tersebut, dalam rangka peningkatan kinerja program pengentasan kemiskinan dan pengangguran, sebagai dampak dari pandemi Covid-19 diperlukan sinergi antar sektor,” ungkapnya.

Selain itu, upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan dan partisipatif menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis, maka diperlukan adanya komitmen yang kuat dari berbagai stakeholder.

“Sehingga melalui forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2022 ini, dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat bottom up planning, yang akan diselaraskan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah top down planning,” imbuhnya.

(SAS/RL/Read)

Baca berita kami lainnya di

Exit mobile version