READ.ID – Wali Kota Gorontalo Marten Taha, menekankan program Dana Kelurahan (Dakel) di tahun 2021, tetap berlanjut.
Meskipun, kata Marten, pemerintah pusat tidak lagi menganggarkan dana kelurahan ditahun ini akibat pandemi Covid -19. Marten tetap akan memperjuangkannya melalui Dana Alokasi Umum APBD Kota Gorontalo.
Marten mengatakan anggaran yang akan digelontorkan untuk pengembangan dana kelurahan sebesar Rp5 milyar, setiap kelurahan akan kebagian Rp100 juta dari total 50 kelurahan yang ada di Kota Gorontalo.
”Saya sudah mengkaji dan meminta ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah, agar dana pengembangan kelurahan dapat dimasukkan pada realokasi dan refocussing nanti.” Jelas Marten saat membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Kota Timur, di Grenade Bistro, Rabu (24/2/2021).
Menurut Marten, dana kelurahan dinilai penting, untuk menopang kegiatan kemasyarakatan terlebih dimasa pandemi saat ini.
“Berbeda dengan tahun sebelumnya, dana kelurahan dikhususkan pada pembangunan infrastruktur, namun tahun ini pemerintah Kota Gorontalo akan mengarahkankannya pada kegiatan yang mendukung kelurahan tangguh Covid-19,” bebernya.
Tidak hanya ditahun 2021, Marten juga memastikan anggaran pengembangan dana kelurahan melalui DAU Kota Gorontalo akan berlanjut hingga tahun 2022 mendatang.
”Ditahun 2022, kita fokuskan untuk infrastruktur berupa kegiatan padat karya dengan melibatkan kelompok masyarakat setempat,” ujar marten.
Selain mengupayakan lewat APBD, Marten akan memperjuangkan dana kelurahan masuk dalam anggaran DAU Tambahan. Usulan tersebut akan disampaikannya melalui wadah Asosiasi Pemerintah Kota Gorontalo kepada presiden RI.
”Presiden telah memberikan respon positif terkait dengan program dana kelurahan. Insha allah usulan ini dapat diakomodir di tahun 2022 nanti. kalu tahun kemarin setiap kelurahan di kota gorontalo kebagian Rp360 juta, saya berharap jumlah ini meningkat paling tidak Rp500 juta perkelurahan,” ujarnya.
Sebelumnya dana kelurahan dari pemerintah pusat diakomodir dalam DAU tambahan di tahun 2019 s/d 2020. tahun ini anggaran tersebut terhenti, karena pemerintah pusat memfokuskan diri menangani wabah Covid -19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Marten meminta pelaksanaan musrenbang dapat merumuskan perencanaan pembangunan yang tepat dan mengedepankan skala prioritas program.
Ia juga menekankan usulan yang disampaikan harus relevan dengan rencana pembangunan Kota Gorontalo, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
(SAS/RL/Read)
