READ.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Proyek Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA), mempercepat upaya peningkatan ekonomi masyarakat pesisir di Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Perairan Teluk Gorontalo. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya Focus Group Discussion (FGD) untuk merancang model “Kampung LAUTRA”, yang berfokus pada pengembangan wisata bahari dan ekonomi produktif masyarakat lokal.
Kegiatan FGD yang diadakan di Aula Koperasi Utama Anak Nelayan Desa Huangobotu, Bone Bolango, ini merupakan bagian dari Komponen 2 Proyek LAUTRA yang didanai Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia (2023–2028).
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan PSDKP, Syafrie AB Kasim, yang mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, membuka acara dengan menekankan kekayaan potensi lokal yang harus dioptimalkan.
“Desa-desa pesisir di KKD Teluk Gorontalo memiliki modal luar biasa, mulai dari ekosistem, megafauna (seperti Hiu Paus), UMKM, hingga wisata budaya,” jelasnya.
Oceans for Prosperity Project atau Proyek Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA) merupakan salah satu program yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia pada tahun 2023 – 2028 yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Pengelolaan Perencanaan Nasional (BAPPENAS).
Proyek LAUTRA bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan yang berkelanjutan Kawasan Konservasi dan perikanan terumbu karang terpilih dan meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi bagi masyarakat lokal di daerah sasaran.
Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan peningkatan ekonomi melalui mata pencaharian alternatif yang diperuntukkan untuk pengembangan wisata dan ekonomi produktif masyarakat selanjutnya disebut Kampung LAUTRA, Direktorat Jasa Bahari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui Proyek Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA) melalui dua komponen yaitu perluasan ekonomi di dalam dan sekitar kawasan konservasi Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) perluasan peluang ekonomi di dalam dan sekitar KKD Teluk Gorontalo pada Selasa, 18 November 2025 di Aula Koperasi Utama Anak Nelayan Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone Bone, Kabupaten Bone Bolango.
Kegiatan FGD ini dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan PSDKP selaku Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan Kabila Bone, Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Desa se Kecamatan Kabila Bone dan Bone Pantai, Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK), Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Penyuluh Perikanan Wilayah Kerja Bone Bolango serta Tim Kerja SUOP KKD Teluk Gorontalo.
Dalam sambutannya Syafrie AB Kasim menyampaikan bahwa desa – desa pesisir dalam Kawasan Konservasi Daerah Perairan Teluk Gorontalo memiliki potensi dan kekayaan sumberdaya hayati laut laut, ekosistem, megafauna, UMKM dan wisata budaya yang dapat dikembangakan dalam peningkatan ekonomi masyarakat disektor wisata bahari. Beberapa aktivitas dalam Kawasan Konservasi Daerah Teluk Gorontalo yang potensial antara lain adalah Pariwisata Alam Perairan, Wisata Diving, Snorkling dan Freedive, Wisata Minat Khusus Hiu Paus, Wisata Pantai dan Camping, Wisata Katamaran, Wisata Transpalantasi Terumbu Karang, Potensi Tebing, Pantai dan pesisir, Wisata religi dan budaya pesisir serta potensi UMKM pesisir lainnya.
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan PSDKP mengingatkan bahwa pemanfaatan dan pengembangan kegiatan wisata bahari harus berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi. Sehingga pemanfaatan sumberdaya hayati dalam Kawasan Konservasi Perairan bisa terus terjaga, dilestarikan dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
Terkait fasilitasi kebutuhan infrastruktur, Tommy Ganda Pratama selaku Perwakilan dari Direktorat Jasa Bahari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menyampaikan bahwa sarana dan prasarana bagi pengembangan kegiatan wisata Bahari dan UMKM dalam Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo masih berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 93/Permen-KP/2020 Tentang Desa Wisata Bahari. Beberapa catatan penting dalam pengusulan kebutuhan sarpras kegiatan wisata bahari adalah ketersediaan dan status lahan, proposal kebutuhan, legalitas kelembagaan kelompok pengusung, serta kriteria teknis dan data dukung potensi dimasing masing lokasi.
Diakhir FGD Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan PSDKP menyampaikan bahwa pengembangan wisata Bahari dalam Kawasan Konservasi ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal dan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kaidah konservasi serta peningkatan ekonomi, peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan. Hal ini selaras dengan Program Agro Maritim yang merupakan konsep pembangunan Gubernur Gorontalo dan Wakil Gubernur Gorontalo yang mengintegrasikan kegiatan maritim dan kelautan untuk memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada sektor perikanan, serta meningkatkan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat struktur ekonomi berbasis kerakyatan dan kelembagaan kelompok.
