Menkes RI Sebut Pemerintah Jangan Hanya Mengurus RS Tapi Puskesmas Juga

Pemerintah Memperhatikan Puskesmas dan Posyandu

READ.ID – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyarankan agar pemerintah daerah tidak hanya mengurusi rumah sakit (RS) tapi juga memperhatikan puskesmas dan posyandu. Menurutnya, strategi kesehatan itu bukan menunggu mengobati orang sakit, namun menjaga agar orang tetap sehat.

“Artinya, gubernur sama pak sekda jangan hanya ngurusin rumah sakit. Keliatan bukti nyata nih harus ngurusin pukesmas sama posyandu, harus sama banyaknya atau lebih banyak dari pada rumah sakit,” jelas Budi saat menjadi narasumber pada talkshow Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024, di Hotel Aston, Jumat (24/5/2024).


banner 468x60

Menkes Budi mendorong agar pemerintah menerapkan strategi kesehatan sehat dengan menyarankan tugas rumah sakit agar membina semua puskesmas menjaga masyarakat tetap sehat. Masyarakat harus didorong dan dibiasakan hidup sehat untuk mencegah penyakit kronis.

Tidak hanya itu, ia mencontohkan kerja kementerian kesehatan sudah harus dimulai sejak anak berusia minus sembilan bulan. Perlunya menjaga kesehatan anak dalam usia tersebut merupakan strategi dalam mencegah stunting. Inilah kenapa peran puskesmas dan posyandu menjadi garda pertama untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat.

“Makanya kita ngurusin promotif dan preventif bukan cuma kurativ saja. Mengubah paradigma ini berat, makanya kadang Menkes diomelin karena kita strategisnya menjaga tetap sehat, posyandu dan puskesmas harus lebih kuat,” kata Budi.

Saat diskusi berlangsung, Kabid Yankes dan STK Dikes Gorontalo Utara Fahria menyampaikan telah menerima banyak keluhan dari puskesmas yang ada di daerahnya. Salah satunya kekurangan tenaga kerja medis khususnya dokter yang mungkin saja tidak hanya dirasakan oleh 15 puskesmas di Gorut, namun juga 96 puskesmas yang ada di Provinsi Gorontalo.

Menanggapi hal tersebut, Menkes Budi meminta bantuan kepada komunitas publik dan masyarakat secara terbuka bahwa Indonesia kekurangan dokter. Padahal Indonesia punya beasiswa kedokteran 2.000 kuota setiap tahun, namun kuota yang terpakai hanya 800 karena kurangnya tempat atau universitas dengan fakultas kedokteran.

“Saya ada angkanya kita kekurangan dokter. Itu ada standarnya, WHO itu stadarnya ada lower middle income countries itu 1/1000. Negara maju 2,5/1000, Indonesia 0,4 sementara negara berpenghasilan rendah itu standarnya 1, jadi kalau kita bilang cukup, evidence basednya darimana,” ungkap Budi.

Baca berita kami lainnya di


banner 468x60
banner 728x90