READ.ID – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun tata kelola pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang inklusif.
“Indonesia percaya bahwa tata kelola AI harus berbasis keadilan, inklusivitas, dan keamanan,” ujar Menkomdigi, Senin (10/2/2025).
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan AI global tidak hanya mencerminkan kepentingan negara maju, tetapi juga memperhitungkan realitas negara berkembang seperti Indonesia,” lanjut Menkomdigi.
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global, sejalan dengan tema utama pertemuan, GPAI’s Role in Building Inclusive Global Governance of AI.
Indonesia mendukung penguatan koordinasi internasional dalam pengembangan AI yang berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan sosial.
“AI adalah kekuatan transformatif dalam ekonomi global, tetapi kita harus memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Indonesia akan terus berperan aktif dalam diskusi kebijakan AI global untuk memastikan AI yang aman, etis, dan inklusif bagi semua,” jelas Menkomdigi.
Ia menyampaikan bahwa Indonesia mendorong kebijakan AI berbasis prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan serta penggunaan AI sebagai alat pendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Kehadiran Indonesia dalam forum ini bukan hanya untuk mendapatkan kursi dalam diskusi global, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan AI dunia mencerminkan kepentingan negara berkembang. AI harus dikelola dengan prinsip yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi,” ujar Menkomdigi.
