READ.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, H. Yandri Susanto, menghadiri langsung kegiatan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Keluarga Merah Putih di Grand Sumber Ria, Kota Gorontalo, Selasa (17/06).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya percepatan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran kementerian, kepala daerah se-Gorontalo, para kepala desa, pengurus koperasi, dan tokoh masyarakat yang antusias mengikuti dialog teknis pembentukan koperasi. Dalam sambutannya, Yandri menegaskan bahwa program ini merupakan perintah langsung Presiden Prabowo, bukan inisiatif kementerian.
“Ini perintah langsung dari Presiden. Karena itu, lahirlah INPRES dan KEPRES yang mengatur dengan rinci tugas dan fungsi masing-masing kementerian, lembaga, hingga ke tingkat pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa struktur Satgas Nasional Koperasi Merah Putih dipimpin oleh Menko Pangan Joko Briasan, dengan dirinya sebagai salah satu dari empat wakil ketua. Gorontalo pun menjadi wilayah tanggung jawab langsung Kementerian Desa.
Yandri mengapresiasi laporan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, bahwa tahap pertama seperti Musyawarah Desa Khusus dan Musyawarah Kelurahan Khusus telah rampung 100 persen.
“Tahap pertama sudah sesuai rencana. Kami mengapresiasi kerja keras Pak Gubernur dan jajaran kepala daerah. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap legalisasi, seperti akta notaris dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa program ini bertujuan memperkuat ekonomi desa secara sistematis dan terstruktur. Koperasi Merah Putih ditargetkan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok dan solusi atas persoalan seperti akses pupuk, LPG, dan pembiayaan usaha.
“Selama ini koperasi banyak yang gagal karena sistemnya tidak terintegrasi. Ada koperasi yang isinya hanya simpan-pinjam, tapi minjam terus, simpan tidak pernah. Sekarang negara hadir dengan sungguh-sungguh,” ujarnya saat diwawancarai usai kegiatan.
“BRI akan membiayai usaha masyarakat melalui koperasi. Usaha seperti distribusi gas 3 kg, sembako, pertanian, peternakan, perikanan, semua bisa dibiayai tanpa agunan. Skemanya sudah dirancang, dan akan diverifikasi oleh bank,” lanjutnya.
Yandri juga mengingatkan kepala desa dan BPD agar memetakan potensi lokal, serta mendorong desa mandiri dalam produksi pangan.
“Jangan sampai nanti telur untuk program makan bergizi malah dikirim dari luar daerah. Kita harus bisa produksi sendiri. Buat sentra cabai, ayam petelur, ikan nila, dan lain-lain. Dana desa 20 persen juga bisa digunakan untuk ketahanan pangan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya tanggung jawab kepala daerah dalam keberhasilan program ini.
“Kalau di Kabupaten atau Kota tidak berhasil, yang ditanya pertama adalah kepala daerahnya. Karena ini kerja serius. Satgas dibentuk, dan kita akan terus kawal hingga koperasi ini benar-benar berjalan dan memberi manfaat,” tandasnya.
