READ.ID – DPRD Kota Gorontalo mencatat adanya peningkatan signifikan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025. Hingga September ini, capaian PAD sudah menyentuh angka 66 persen, naik 16 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Hal ini disampaikan dalam rapat evaluasi PAD semester II di Aula I DPRD Kota Gorontalo, pada Selasa (16/09). Ketua Komisi II DPRD Kota Gorontalo, Herman Haluti menjelaskan bahwa tren peningkatan ini menjadi sinyal positif bagi pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau tahun sebelumnya di bulan yang sama belum sampai 50 persen, sekarang sudah 66 persen. Artinya ada kenaikan 16 persen, dan ini menunjukkan pengelolaan PAD kita mengalami kemajuan,” ungkap Herman.
Meski demikian, rapat evaluasi juga menemukan sejumlah persoalan yang perlu ditangani. Salah satunya terkait pajak bumi dan bangunan (PBB) yang masih banyak tercatat atas nama perusahaan atau developer. Kondisi ini menyulitkan pihak kelurahan untuk mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada masyarakat.
Herman menambahkan, masalah lain yang turut memengaruhi realisasi PBB adalah banyaknya wajib pajak yang tidak berdomisili di Kota Gorontalo. Situasi ini membuat proses penagihan maupun kepatuhan pembayaran menjadi terkendala.
“Ada wajib pajak yang tinggal di luar kota, sementara objek pajaknya di Gorontalo. Ini jelas berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran,” jelasnya.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk mengatasi hambatan tersebut. Menurut Herman, penanganan masalah PBB harus menjadi prioritas agar tren peningkatan PAD dapat dipertahankan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya.
“Kami mendorong pemerintah segera menindaklanjuti persoalan ini. Kalau kendala bisa diatasi, kami yakin target PAD akan semakin maksimal,” pungkasnya.
