READ.ID – Dalam rangka memperkuat pengawasan stabilitas bahan pokok, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo menggelar rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting pada Kamis (12/02) ini melibatkan pemangku kepentingan utama, mulai dari BULOG Kanwil/Kancab, Dinas Perdagangan, hingga Dinas Pangan se-Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan data yang dipaparkan, kinerja Satgas Pangan selama periode 5-11 Februari 2026 menunjukkan intensitas pengawasan yang tinggi dengan total 9.138 laporan pemantauan. Secara rata-rata, Satgas melakukan monitoring di 1.306 titik setiap harinya. Fokus utama pemantauan menyasar pedagang eceran sebanyak 5.939 pelaku usaha dan ritel modern sebanyak 1.472 titik, sementara pengawasan pada tingkat agen tercatat sebagai yang terendah dengan 70 titik.
Langkah tegas juga telah diambil terhadap temuan di lapangan. Dari ribuan pemantauan tersebut, Satgas telah melakukan pengecekan ke 1.026 distributor/produsen, mengeluarkan 128 surat teguran, serta melakukan koordinasi pengisian stok kosong di 400 titik. Tak hanya itu, tindakan preventif dan represif diperkuat dengan pengambilan 33 sampel uji laboratorium serta rekomendasi pencabutan izin usaha dan izin edar terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
Mengenai perkembangan harga, terdapat tren positif pada komoditas beras di Zona 1, di mana harga beras premium dan medium mulai turun di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, Gorontalo menjadi perhatian khusus karena harga beras medium di wilayah ini tercatat masih stabil di atas HET. Sebaliknya, untuk beras SPHP, harga secara umum di Zona 1 masih terjaga stabil meski terdapat sedikit fluktuasi kenaikan.
Kabar baik datang dari komoditas lain seperti Minyakita, bawang merah, cabai, telur, hingga daging sapi. Meski secara nasional harga komoditas tersebut masih merangkak di atas Harga Acuan Penjualan (HAP), Provinsi Gorontalo tidak termasuk dalam daftar provinsi yang mengalami lonjakan harga ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dan ketersediaan stok pangan di wilayah Gorontalo relatif lebih terkendali dibandingkan banyak provinsi lainnya di Indonesia.
Namun, rapat Anev tersebut juga menyoroti rendahnya publikasi kinerja Satgas di Gorontalo. Dari total 3.038 publikasi berita secara nasional, Gorontalo masuk dalam lima provinsi terendah dengan hanya mencatatkan 4 berita kegiatan. Hal ini memicu rekomendasi agar tim lebih aktif mengamplifikasi berita guna memberikan rasa aman dan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah menjamin ketersediaan pangan.
Sebagai langkah tindak lanjut, Satgasda diminta untuk lebih intensif melakukan sosialisasi hotline pengaduan melalui berbagai kanal media. Selain itu, para operator diminta lebih teliti dalam penginputan data untuk menghindari kesalahan administratif. Pengawasan terhadap barang kedaluwarsa maupun pangan yang mengandung zat berbahaya seperti formalin juga akan semakin diperketat melalui pemeriksaan konsisten di tingkat pedagang.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan penekanan pada kesiapan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026. Satgas berkomitmen untuk meningkatkan frekuensi pengawasan guna memastikan tidak ada spekulan yang bermain dengan harga, serta menjamin bahwa mutu pangan yang beredar di masyarakat tetap memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang berlaku.
