READ.ID – Pemerintah Kota Gorontalo ternyata sudah lama menyarankan, agar pedagang Pasar Dungingi yang berjualan diluar lahan milik pemerintah, untuk pindah ke lahan bangunan milik pemerintah yang berada diposisi tengah pasar.
Kepala bidang perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Gorontalo, Adrianto Abdullah mengungkapkan, pihaknya telah berupaya merelokasi para pedagang untuk pindah dari sebelum kebakaran terjadi.
Padahal pemerintah telah menyediakan bangunan didalam pasar yang menjadi tempat dagang.
“Kita sudah berusaha agar supaya para pedagang pindah ke lapak yang dibangun pemerintah. Bangunan jualan itu sudah disediakan didalam pasar dan tinggal dipakai. Namun, pedagangnya tidak mau,” imbuhnya.
Pasca kebakaran tersebut, dirinya menghimbau agar berdagang sesuai aturan yang berlaku, yaitu berjualan di bangunan berizin milik pemerintah.
Dirinya juga mengaku, puluhan lapak yang terbakar itu seharusnya tidak dibangun dan tidak dikelola oleh masyarakat. Sebab, pedagang membangun lapaknya bantaran tanggul sungai, yang diluar kewenangan pemerintah.
“Bangunan Lapak yang terbakar itu hanya berdiri diluar kewenangan kami. Lapak itu dikelola oleh warga sendiri tanpa izin pemerintah,” terang Adrianto.
Akibatnya, pemerintah kota Gorontalo juga tidak bisa mengambil kebijakan, agar para pedagang mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.
Dirinya mengakui, hanya empat petak lapak saja yang terkena imbas kebakaran dan menjadi tanggungan pemerintah. Sebab, empat lapak tersebut resmi berdiri diatas lahan pemerintah.
“Dari data kami, hanya empat petak jualan saja yang akan diperbaiki. Rencananya akan diperbaiki dengan usulan anggaran tahun 2020,” tuturnya.
Sebelumnya, kebakaran pasar Dungingi yang terjadi pada Sabtu (21/9) lalu, menghanguskan satu unit rumah milik warga, serta 20 lapak dan petak penjualan milik pedagang. Diperkirakan kerugian akibat kebakaran mencapai sekitar 300 juta Rupiah. (RL/Read.id)
