READ.ID – Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Anton Abdullah mengatakan, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie jangan menggiring opini terkait sikap Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Sebelumnya, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie merasa tersinggung dengan sikap Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini emosional dan menunjuk-nunjuk warganya saat berkunjung.
Gubernur berharap Presiden Jokowi untuk evaluasi sikap Mensos Risma yang emosional dan menunjuk-nunjuk warga Gorontalo, saat kunjungan kerja di Gorontalo, Kamis (30/9/2021).
“Boleh lah emosi tapi jangan kelakuan seperti itu dong. Itu pegawai saya meskipun dia pegawai rendahan tapi manusia juga. Saya alumni STKS, tahun 80-an sudah kenal menteri Nani Soedarsono, para Dirjen tapi tidak ada yang sikapnya begitu. Saya tersinggung, saya enggak terima,” kata Rusli Habibie.
Menanggapi pernyataan Rusli Habibie tersebut kader-kader PDI Perjuangan di Gorontalo, marah dan tersinggung.
“Selaku kader Banteng Muda Gorontalo, kami menilai pernyataan Gubernur Gorontalo tersebut sudah berlebihan dan terkesan cari-cari masalah,” kata Anton Abdullah.
Ia menegaskan sebagai kader PDIP pihaknya merasa tersinggung dan keberatan dengan pernyataan Gubernur itu.
“Seolah-olah Gubernur ingin menggiring opini atas kekeliruan dan kesalahan data Pemerintah Provinsi. Disitu substansi masalahnya,” jelas Anton.
Ia menilai jangan kemudian merasa tersinggung dengan sikap Ibu Risma, namun justru sebaliknya sadar diri bahwa, memang selama ini soal data penanganan PKH di Provinsi Gorontalo ada masalah.
“Nanti Ibu Mensos Risma datang data itu kemudian langsung diperbaiki” ucap Anton.
Anton menambahkan seharusnya Gubernur Rusli pandai-pandai bersyukur atas kejadian ini sehingga tahu dimana letak kesalahannya.
Karena menyangkut soal kepentingan rakyat Ibu Risma tidak pernah main-main dan seluruh rakyat Indonesia tahu betul soal itu.
“Banyak yang miskin tapi tidak terdata, yang kemungkinan dari Dinas Sosial tidak memberikan data akurat,” ungkap Anton, menjelaskan penyebab Mensos Risma marah.
Pihaknya justru curiga jika data orang miskin bertambah maka Gorontalo bukan hanya urutan kelima termiskin tapi lebih parah lagi.
Sehingga perbaikan data terindikasi sengaja dikaburkan, PKH telah bekerja dengan baik dan yakin sudah memasukkan data kemiskinan ke dinas tapi mungkin tidak ditindak lanjuti.
“Jadi yang perlu dievaluasi adalah Gubernurnya bukan Menterinya,” Tutup Anton.