READ.ID – Pemerintah Daerah Gorontalo Utara, diminta segera mencarikan solusi permasalahan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi masyarakat di wilayah itu.
Hal ini disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD Gorontalo Utara, Rina Polapa dalam pandangan umum fraksi terkait penetapan Ranperda APBD Tahun anggaran 2023.
“Terkait BPJS kesehatan yang sering dikeluhkan, kiranya semua pihak khusus pemerintah dapat menemukan solusi permasalahannya,” ujar Rina.
Menurut Rina, pihaknya sempat menganggarkan sebesar Rp 6 Miliar untuk BPJS Kesehatan dan dana talangan Rp 600 setiap tahunnya.
“Namun sayang dengan anggaran tersebut kita masih saja terhutang beberapa bulan,” terangnya.
Sehingga kata Rina melalui badan anggaran DPRD telah mengambil skema lain dengan menganggarkan untuk BPJS kesehatan senilai Rp 4 Miliar dan dana talangan sebesar Rp 2,600 Miliar
“Dengan harapan kita dapat melunasi hutang sehingga dari masyarakat kurang mampu dapat terbantu dengan dana talangan tersebut,” tukasnya.
