READ.ID – DPRD Gorontalo Utara meminta pemerintah setempat untuk segera mengambil langkah antisipatif terkait polemik permasalahan pengelolaan keuangan di daerah.
Menurut Deasy pihak eksekutif selaku eksekutor harus bersikap terbuka dan jujur kepada legislatif, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan yang saat ini terjadi.
“Karena kita punya tanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing,” ujar Deasy.
Deasy menyebut, pihaknya selaku lembaga yang bertugas mengawasi pemerintahan telah mengingatkan pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap pengelolaan dan juga kondisi keuangan daerah.
“Saat itu kami DPRD telah mengingatkan kepada eksekutif untuk menunda dulu pelaksanaan pekerjaan atau proses pelaksanaan program fisik dan menunggu dulu kejelasan anggaran dari setiap pekerjaan,” kata Deasy.
Namun peringatan ini bagi Deasy seakan diabaikan oleh lembaga eksekutif, karena pemerintah tetap melaksanakan program fisik.
Bahkan kata Deasy, terhadap strategi dan rencana yang akan diambil oleh eksekutif guna mengatasi pengelolaan keuangan daerah saat ini juga belum diketahui. Meskipun telah berapa kali diadakan rapat Banggar bersama TAPD, namun tidak mendapatkan kesimpulan yang jelas.
“Apalagi yang tidak kami lakukan? Bahkan pada rapat paripurna PAW kemarin, anggota Fraksi PAN telah menyampaikan untuk meminta bupati duduk bersama dengan DPRD dalam rangka menyikapi persoalan anggaran yang terjadi di daerah saat ini,” ungkap Deasy
“Namun sampai saat ini belum ada realisasinya. Padahal saat rapat tersebut bupati menegaskan bahwa akan segera mengagendakan hal tersebut,” tegasnya.
