READ.ID – Pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota diminta oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, agar mendorong Inklusi Keuangan hingga ke tingkat desa.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Huzairin Roham yang turut mendampingi Gubernur Rusli Habibie, menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan yang digelar di Ballroom The Ritz-Carlton, SCBD, Jakarta, Kamis (16/01).
Huzairin menyampaikan, warga diharapkan memiliki literasi tentang pemanfaatan jasa keuangan dalam berbagai bidang.
“Inklusi keuangan ini secara bertahap kita lakukan. Tidak saja pada pemanfaatan jasa keuangan seperti perbankan, tapi juga mengurangi transaksi keuangan secara manual. Contohnya untuk pembayaran gaji, tunjangan dan pembayaran pajak kendaraan kita lakukan secara digital. Lebih cepat dan mudah,” paparnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti tentang defisit neraca perdagangan Indonesia. Data BPS menyebutkan total ekspor Indonesia selama tahun 2019 sebesar 167.53 miliar USD sementara impor sebesar 170.72 miliar USD. Artinya ada defisit 3.20 miliar USD.
“Bapak Presiden hal itu dipengaruhi oleh banyak aturan yang masih menghambat investasi dan perdagangan ini. Makanya di forum tadi beliau sampaikan pekan depan akan mengajukan rancangan undang-undang Omnibus Law ke DPR RI,” ucap Kepala Badan Keuangan Huzairin Roham yang turut mendampingi Gubernur Rusli.
Pada kegiatan tersebut, Presiden menyerahkan tiga penghargaan yakni Provinsi Penggerak Inklusi Keuangan Bidang Pendidikan yang diraih oleh Provinsi Jawa Tengah.
Sementara, Penghargaan kelompok Penggerak UMKM dengan Pola Klaster diraih oleh CV Ben Buana Sejahtera serta penghargaan Penggerak Keuangan Mikro Syariah yang Mendukung Penciptaan lapangan Kerja diraih oleh Pondok Pesantren Darussalam, Ciamis. (Adv/RL/Read)
