READ.ID – Pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pengelolaan ekosistem pesisir dan pengembangan mata pencaharian berkelanjutan melalui Proyek Lautan Indonesia untuk Kemakmuran (Lautra). Proyek ini menjadi tonggak penting dalam upaya mengembangkan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian target nasional terkait keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
Proyek LAUTRA dirancang untuk memastikan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang efektif, perlindungan keanekaragaman hayati laut dan ekosistem kaya karbon, serta pengurangan kerentanan masyarakat pesisir melalui pengembangan mata pencaharian yang beragam dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari implementasi Komponen-3 Proyek LAUTRA Hibah ProBlue – World Bank, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelenggarakan Workshop Regional Strategi Pembiayaan Inovatif untuk Infrastruktur Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Gorontalo yang berlangsung selama dua hari, 22–23 Juli 2025, di Aston Hotel Gorontalo. Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam penyusunan Strategi Pembiayaan Berkelanjutan Infrastruktur Pesisir di Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo.
Kegiatan workshop dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Jamal Ngandro. Turut hadir secara hybrid perwakilan dari Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ICCTF, instansi teknis pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, BUMN, perbankan, Badan Wakaf Indonesia, BPSPL Makassar, pengelola KKP Teluk Gorontalo, LSM, serta tim konsultan dari PT Sucofindo Advisory Utama, PT Kogap Driyap Konsultan, dan PT Bahana Appresindo.
Dalam sambutannya, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Jamal Ngandro menegaskan pentingnya Proyek LAUTRA sebagai bentuk kolaborasi nyata antar pemerintah pusat, daerah, mitra internasional, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.
“Provinsi Gorontalo memiliki garis pantai sepanjang 903,7 km dan potensi sumber daya kelautan yang luar biasa. Sektor kelautan dan perikanan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun, pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan, sesuai amanat kebijakan nasional. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dan kerja sama lintas sektor,” ujar Jamal.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Sila N. Botutihe menjelaskan bahwa Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo telah ditetapkan oleh KKP melalui SK Nomor 127 Tahun 2023 seluas 76.580,48 hektare, dan memiliki pencadangan kawasan konservasi seluas 82.524,41 hektare. Ia menambahkan bahwa kehadiran Proyek LAUTRA diharapkan mampu menjadi penggerak dalam mewujudkan pengelolaan laut yang menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.
“Proyek ini tidak hanya bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga melibatkan pendekatan yang peka terhadap lingkungan dan sosial. Kita ingin menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan mendatang,” tutur Sila.
Lebih lanjut disampaikan bahwa keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi memerlukan strategi pembiayaan yang inovatif dan inklusif. Workshop ini menjadi forum strategis untuk membahas opsi pembiayaan yang memungkinkan pelestarian sumber daya laut yang terbarukan, serta menjamin kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan pesisir.
Strategi pembiayaan inovatif yang dikembangkan juga akan memperhatikan aspek kesetaraan gender dan keterlibatan masyarakat rentan, khususnya pemuda dan masyarakat adat di wilayah pesisir. Ini sejalan dengan nilai-nilai yang dibawa Proyek LAUTRA dalam membangun Kawasan Konservasi Perairan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Adapun tujuan pelaksanaan workshop ini antara lain:
1. Mendiskusikan hasil temuan tim Coastal Infrastructure terkait opsi pembiayaan inovatif untuk infrastruktur pesisir;
2. Menggali kebutuhan anggaran dan potensi pendapatan di kawasan konservasi daerah dan nasional;
3. Menyusun strategi pembiayaan inovatif dan berkelanjutan untuk KKP Daerah, khususnya Teluk Gorontalo, serta kawasan konservasi nasional;
4. Menyampaikan hasil analisis dan strategi pembiayaan kepada pemangku kepentingan publik dan swasta untuk mendapatkan dukungan implementatif.
Dengan pelaksanaan workshop ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pesisir yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi daerah sebagai pelopor dalam pengembangan ekonomi biru di Indonesia.
