Pemerintahan SIAP Masih Pakai “Kabinet SMS”

READ.ID – Dua bulan pasca dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato, pemerintahan SIAP (Saipul Mbuinga – Iwan Adam) belum ada tanda-tanda akan melakukan pengisian kabinet yang kosong untuk mendukung program kerja sesuai visi misi mereka.

Diketahui, sudah setahun lebih empat posisi jabatan kepala dinas mengalami kekosongan. Bukan cuma itu, ada dua camat yang kosong serta belasan jabatan lainnya, seperti Sekretaris, Kabag dan Kabid yang hanya dikendalikan oleh pejabat berstatus Plt.

Di awal tahun 2025, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sudah mempersilahkan bagi kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 untuk langsung merombak pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpin. Artinya, melakukan mutasi pejabat tidak harus menunggu waktu lama atau enam bulan.

Tentu tujuannya adalah agar kepala daerah bisa memilih tim kerja yang sesuai dengan visi-misi mereka serta segera bekerja secara efektif.

“Kami izinkan supaya kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh team work yang sesuai satu chemistry (kecocokan) dengan yang bersangkutan. Ini demi sebuah organisasi pemerintahan yang sehat,” kata Tito Karnavian saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda pemerintahan SIAP akan melakukan pengisian jabatan yang kosong ataupun merombak para pejabat yang lama.

Meski, ada beberapa pejabat eselon 2 yang kondisinya sudah sering sakit-sakitan dan ada belasan posisi jabatan strategis yang kosong.

Perlu diingat, pejabat yang statusnya Plt tidak bisa berbuat banyak karena kewenangannya hanya terbatas. Apalagi harus mengambil kebijakan yang sifatnya strategis.

Bagaimana dia bisa bekerja maksimal kalau terbatas kewenangannya. Pejabat yang statusnya definitif saja belum tentu bisa bekerja maksimal. Lebih-lebih harus menjalani tupoksi di dua tempat karena rangkap jabatan.

Ada beberapa kabupaten dan kota yang sudah merombak para pejabatnya sebagai bentuk penyegaran birokrasi untuk mendorong percepatan kinerja. Bahkan baru beberapa hari dilantik, ada daerah yang sudah merombak kabinetnya. Toh, Tito Karnavian sudah memberi lampu hijau untuk hal itu. Dengan catatan tetap harus mengantongi izin dari Kemendagri.

Baca berita kami lainnya di