READ.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango terus mengembangkan transaksi elektronik.
Salah satunya, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Bone Bolango meluncurkan e-PAD OPD sebagai sub sistem dari aplikasi SIKAP (Sistem Integrasi Keuangan dan Pendapatan).
Kepala BKPD Jusni Bolilio, mengatakan aplikasi itu sejatinya telah digunakan sejak bulan Oktober tahun 2020, dengan pilot project pada dinas DPMPTSP dan Naker untuk administrasi penyetoran Rretribusi daerah.
“Kemudian terus berkembang ke seluruh OPD Retribusi , dan kini ke seluruh OPD termasuk kecamatan, kelurahan dan Puskesmas di Kabupaten Bone Bolango sebagai aplikasi PAD terintegrasi,” Jelas Jusni, Senin (17/5/2021).
Dengan transaksi elektronik, kata Kepala BKPD Bone Bolango itu, seluruh retribusi telah dapat disetorkan secara non tunai. Mulai dari retribusi perizinan, layanan kesehatan, persampahan, parkir Kp, dan lainnya.
“Ragam pilihan dapat menggunakan channel ATM dan SMS Banking BSG, Kantor POS, Channel Bank lainnya ataupun via QRIS,” ujar Jusni.
Selain modul retribusi, melalui e-PAD OPD by SIKAP, imbuhnya, OPD juga dapat melakukan administrasi penyetoran PAD, pajak daerah atas belanja daerah, KSWPD (Tax Clearance), sampai ke lacak tagihan di BUD.
“Administrasi pajak restoran atas Belanja Makan Minum OPD juga dilakukan melalui sistem billing, baik belanja GU maupun LS, dan terintegrasi dengan Kasda Online. OPD cukup memilih belanja melalui program kegiatan apa, kemudian wajib pajaknya siapa,” bebernya.
Menurutnya, saat pembayaran Pajak ataupun Retribusi telah masuk ke kas, sistem juga akan mengirimkan notifikasi Whatsapp otomatis ke Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran serta Kepala OPD, sehingga informasi dapat digulirkan lebih cepat.
“Bahkan, untuk memantau posisi tagihan Belanja OPD di BUD pun, dapat dilihat melalui aplikasi SIKAP. Apakah belanja telah SP2D, apakah telah cair dsb,” tuturnya.
Dengan aplikasi tersebut, harap Jusni, administrasi pendapatan daerah dapat berjalan dengan lebih efisien, sehingga bisa meningkatkan layanan publik dan tentu saja penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone Bolango.
(SAS/RL/Read)
