READ.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo mulai membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gorontalo tahun 2022, Senin (25/1/2021).
Rencana itu dibahas melalui forum konsultasi publik yang digelar Badan Perencanaan Daerah (Bapedda).
Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung di Aula Bappeda, dengan dihadiri Wakil Bupati Gorontalo Herman Walangadi, Sekda Hadijah U Tayeb dan 18 OPD. Juga diikuti secara virtual oleh Bupati Gorontalo Prof Dr Ir Nelson Pomalingo dan 35 OPD lainnya.
“Sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19, yang mengikuti kegiatan (secara langsung) hanya 18 OPD, dan 35 OPD termasuk camat mengikuti secara virtual,” jelas Kepala Bappeda Cokro Katili.
Lebih lanjut Cokro menjelaskan kegiatan itu membicarakan rencana awal penyusunan RKPD 2022, yang diharapkan berisi rumusan tentang, tema yang akan dibangun pada kerangka rencana, serta prioritas pembangunan 2022. Dengan melibatkan stake holder yang ada, melalui pendekatan partisipasi dan teknokratik.
Tahapan penyusunan RKPD sendiri telah dimulai, saat ini desa-desa dengan fasilitasi camat telah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa.
“Sudah 70 persen desa selesai pembahasannya. Di Minggu 2 dan 3 Februari akan dilaksanakan Musrembang kecamatan. Di waktu yang sama juga akan dilakukan penerima pokok-pokok pikiran dari DPRD,” ujar Cokro.
Minggu ketiga bulan Maret, kata Cokro, akan dilaksanakan Musrembang RKPD, kemudian dilanjutkan dengan perumusan rancangan akhir, fasilitasi gubernur, hingga penetapan ditargetkan selesai Juli.
“RKPD ini sangat strategis menyusun perencanaan setiap tahunnya, pada tahun ini kita juga menyusun RPJMD 2021-2026. Maka RKPD 2022 akan menjadi bagian dari RPJMD yang baru,” terang Cokro.
Sementara itu Bupati Gorontalo Prof Dr Ir Nelson Pomalingo yang mengikuti kegiatan secara virtual RKPD 2022 harus memuat apa yang menjadi problem di masyarakat. Ia mengatakan ada 5 masalah besar yang harus diselesaikan.
Pertama soal kemiskinan. Dalam lima tahun terakhir ini penurunan kemiskinan cukup baik, dari 21 persen menjadi 16 persen. Capaian ini diharapkan mampu didulang kembali di lima tahun ke depan, sehingga targetnya di 2026 nanti kemiskinan bisa sampai 11 persen.
“Masalah kedua soal pendidikan, hampir 65 warga kita itu hanya lulusan SD. Masalah pendidikan ini berpengaruh pada indeks pembangunan manusia kita. Tingkat pendidikan ini yang harus kita genjot,” terang Nelson.
Masalah ketiga yang ditekankan bupati yakni soal kesehatan, terlebih saat ini dalam masa transisi pandemi Covid-19. Keempat pembangunan wajib memperhatikan masalah lingkungan.
Terbukti dalam lima tahun terakhir, dengan fokus membenahi masalah lingkungan Pemkab berhasil melakukan pencegahan terjadinya banjir. Jika tahun 2016 ada 12 kecamatan yang terkena banjir, saat ini hanya satu-dua kecamatan saja.
“ Terakhir soal infrastruktur. Dimana-mana kita turun Infrastruktur yang selalu jadi harapan darimasyarakat,” ungkap Bupati.
(Adv/Rl/Kominfo)
