READ.ID – Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program pembangunan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menghadiri Rapat Paripurna DPRD ke-38 dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Pada rapat tersebut, pemerintah daerah diwakili oleh Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf, memberikan penjelasan terkait pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.
Nurjanah, menyampaikan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disusun dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Dokumen ini menjadi bahan evaluasi bagi DPRD serta seluruh pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat selama Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tahun 2025 merupakan periode yang penuh dinamika dan tantangan, namun sekaligus menjadi momentum penting bagi Kabupaten Gorontalo Utara dalam menunjukkan arah pembangunan daerah melalui semangat gotong royong dan sinergi seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah berupaya maksimal dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025, pemerintah daerah mencatat sejumlah capaian positif. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp708,90 miliar atau 98,86 persen dari target Rp717,05 miliar. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp676,96 miliar atau 95,74 persen dari anggaran Rp707,6 miliar.
“Dengan capaian tersebut, daerah membukukan surplus anggaran sebesar Rp31,94 miliar, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp22,7 miliar,” jelasnya.
Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gorontalo Utara meningkat menjadi 69,62, melampaui target 67,23. Laju pertumbuhan ekonomi juga mencapai 5,79 persen, melampaui target 5,18 persen dan meningkat dibanding realisasi tahun 2024 sebesar 4,77 persen.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 15,89 persen dari target 16,25 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita meningkat menjadi Rp35,47 juta dari target Rp33,57 juta, serta rasio gini menurun menjadi 0,329 dari target 0,420 yang menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 3,05 persen, melampaui target 2,10 persen, meningkatnya indeks risiko bencana, serta beberapa capaian infrastruktur dan standar pelayanan minimal yang belum optimal.
“Hal-hal tersebut menjadi prioritas perbaikan pada tahun-tahun mendatang,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa LKPJ yang disampaikan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat Gorontalo Utara atas amanah yang telah diberikan.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas dukungan, pengawasan, dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini,” tambahnya.
