READ.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato, dalam hal ini Bupati Saipul Mbuinga berkomitmen untuk bekerja keras memperjuangkan anggaran yang bersumber dari APBN dan DAK di pemerintah pusat.
Hal itu, terbukti dengan memaparkan usulan kegiatan yang ada di Kabupaten Pohuwato dihadapan Menteri Pekerjaan Umum RI Ir. Dodi Hanggodo, MPE, didampingi Dirjen Bina Marga, Dirjen SDA dan Dirjen Cipta Karya, Kamis, (08/05/2025)
Diketahui, Saipul memperjuangkan anggaran pembangunan Kantor Bupati sebesar Rp. 40 miliar. Itu merupakan skala prioritas utama Pemkab Pohuwato sebagai tanggung jawab akan sarana dan prasarana pelayanan publik.
Selain itu, disampaikan Saipul, pihaknya juga memperjuangkan kembali Dana DAK 2025 bidang jalan yang diefisiensi sebesar Rp. 43,5 miliar. Yang kiranya dapat dikembalikan, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan kondisinya sudah rusak berat.
“Adapun ruas-ruas jalan tersebut yaitu ruas jalan Teratai-Bulangita, Telaga-Dambalo, Telaga 4 dan Telaga Biru-Dambalo,”ungkapnya
Selanjutnya, dijelaskan Saipul anggaran DAK tersebut sudah masuk dalam APBD tahun 2025 dan sudah disetujui dalam APBD. Namun karena adanya inpres efisiensi oleh Presiden, maka anggaran tersebut saat ini masih dibintangi.
Tak hanya itu, pada momentum yang tepat itu, Saipul juga mengusulkan anggaran Inpres Jalan Desa (IJD) yang bersumber dari APBN. Dimana, tahun lalu sudah ada anggaran tapi di refocusing sebesar Rp. 67 miliar untuk ruas jalan Molamahu-Hutamoputi dan ruas jalan Ayula-Iloheluma.
Saipul juga tal lupa menekankan tambahan usulan IJD untuk pembangunan jembatan Panca Karsa I-Sandalan yang rusak berat.
“Saat ini masyarakat kami tidak bisa menggunakan jembatan itu dalam beraktifitas, mereka menggunakan perahu rakit untuk mengangkut hasil-hasil pertanian,”tuturnya
Dikatakan Saipul, sebelum jembatan gantung Panca Karsa I itu rusak berat, sudah ada DED dari Dinas PUPR tahun 2019 sebesar Rp. 26,5 Miliar lebih.
Sapul menambahkan, pihaknya berharap paparan dan usulan serta proposal mendapat jawaban dan tanggapan yang baik dari pemerintah pusat.
“Kita berharap semoga dengan adanya rapat lintas Kementerian PU dan DPR RI, akan di buka blokiran anggaran Kementerian PU, sehingga usulan anggaran pemerintah se-Provinsi Gorontalo dapat diakomodir di tahun 2025. Untuk Kabupaten Pohuwato sendiri jumlah total atau nilai usulan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 190,5 Miliar,”pungkasnya
