READ.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato siapkan skema untuk mengahadapi pemberlakuan new normal life.
Sebagai persiapan awal atas kenormalan baru ini, Wakil Bupati (Wabub) Pohuwato, Amin Haras menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pohuwato bertempat di Gedung Panua Kantor Bupati, Minggu (14/06).
Wabup Amin menjelaskan pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari rapat bersama Forkopimda Provinsi Gorontalo pada sabtu (13/06) kemarin. Dimana dalam kesimpulan rapat, PSBB tidak diperpanjang lagi, tetapi sudah mengarah kepada new normal life.
Menurutnya, untuk menuju kenormalan baru, pemerintah daerah perlu merancang regulasinya untuk memantapkan penerapan new normal life di Kabupaten Pohuwato.
Berdasarkan aturan tersebut ini, hal-hal yang berhubungan dengan pencegahan Covid-19 akan diatur. Terutama terkait dengan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan kehidupan setiap hari yang diharapkan dapat memperhatikan dan taat atas protokoler kesehatan.
“Karena seluruh aktivitas masyarakat mulai dibuka. Sehingga hal ini perlu, yang paling terpenting bagaimana kita menyosialisasikan, mengedukasi masyarakat serta mengatur dan mengawasi masyarakat agar mereka sadar. Terbangun kesadarannya secara disiplin dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari dalam berbagai aspek,” ungkapnya.
Wabup Amin Haras juga menegaskan bahwa protokoler kesehatan akan menjadi suatu budaya atau kebiasaan. Selain itu, aktivitas yang beriringan dengana protokol kesehatan juga akan menjadi pola hidup baru yang dilakukan masyarakat.
Keberadaan Covid-19, kata Wabub Amin belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Sehingganya, semua orang masih dalam situasi ancaman virus tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna menghindari penularan Covid-19 walaupun new normal life sudah diberlakukan.
Pada akhir rapat, ia menyampaikan bahwa harus ada regulasi yang mengikat untuk pola penerapan new normal life di Kabupaten Pohuwato agar masyarakat bisa paham dan mengerti tentang pola hidup baru.
“Untuk menuju ke sana tentu harus ada regulasi yang mengaturnya, dan kita harus awali dengan sosialisasi dan edukasi secara intens dibarengi dengan pengawasan serta pengedalian di lapangan,” tandasnya.
(Adv/Dodi/RL/Read
