READ.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) terus mendorong penguatan pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM di daerah lingkup wilayah Sulawesi yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas secara daring melalui Zoom, Senin (21/9/2026).
Dalam forum tersebut, Plt. Kepala Biro Pemkesra Provinsi Gorontalo, Yaser Arafat Dama, hadir sebagai narasumber dan memaparkan berbagai hal terkait penerapan SPM di Provinsi Gorontalo.
Yaser menyampaikan gambaran umum capaian SPM di daerah, sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta praktik baik yang telah dilakukan pemerintah provinsi dalam mendorong penerapan SPM di tingkat kabupaten/kota.
Penerapan SPM merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Dalam pembahasan tersebut, berbagai kendala dalam penerapan SPM turut menjadi perhatian. Kendala tersebut mencakup aspek teknis maupun nonteknis, termasuk koordinasi antarperangkat daerah dan dinamika birokrasi dalam pelaksanaan pelayanan dasar di lapangan.
Keterlibatan Pemkesra dalam forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk berbagi pengalaman terkait penerapan SPM sekaligus memperoleh masukan dalam meningkatkan pelaksanaan pelayanan dasar di daerah.
Yaser dalam kegiatan itu didampingi tim Sekretariat SPM Provinsi Gorontalo. Tim tersebut turut mendukung penyampaian data, informasi, serta praktik implementasi SPM di Provinsi Gorontalo.
FGD diikuti berbagai perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi. Selain menjadi forum monitoring dan evaluasi, kegiatan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman dan strategi antar daerah dalam meningkatkan capaian SPM sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Melalui kegiatan ini, masukan strategis diharapkan dapat mendukung penyempurnaan kebijakan dan mekanisme penerapan SPM ke depan, sehingga pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat semakin optimal dan merata.
