READ.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) memaparkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM di wilayah Sulawesi yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Senin (21/9/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom tersebut, Plt. Kepala Biro Pemkesra Provinsi Gorontalo, Yaser Arafat Dama, hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan kondisi penerapan SPM di Provinsi Gorontalo.
Yaser memaparkan sejumlah hal terkait implementasi SPM di daerah, mulai dari gambaran capaian SPM, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, hingga praktik baik yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong penerapan SPM di tingkat kabupaten/kota.
FGD tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Penerapan SPM juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sejalan dengan prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Dalam forum tersebut, pembahasan tidak hanya mencakup capaian penerapan SPM, tetapi juga berbagai kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian di antaranya kendala teknis dan nonteknis, koordinasi antarperangkat daerah, serta dinamika birokrasi dalam pelaksanaan pelayanan dasar di lapangan.
Kehadiran Yaser Arafat Dama sebagai narasumber turut menjadi ruang bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam mendorong peningkatan penerapan SPM di daerah.
Yaser didampingi tim Sekretariat SPM Provinsi Gorontalo yang turut mendukung penyampaian data, informasi, serta praktik implementasi SPM secara komprehensif dalam forum tersebut.
FGD diikuti perwakilan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di wilayah Sulawesi. Selain menjadi forum monitoring dan evaluasi, kegiatan tersebut juga menjadi ruang berbagi pengalaman antardaerah dalam meningkatkan capaian SPM sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Melalui forum ini, berbagai masukan diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan kebijakan dan mekanisme penerapan SPM ke depan, sehingga pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat semakin optimal dan merata.
