READ.ID – Pemerintah Kota Gorontalo terus membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat melalui program silaturahmi dan sosialisasi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang digelar di 50 kelurahan.
Hingga Jumat (2/10/26), kegiatan ini telah memasuki titik ke-45 dari total 50 kelurahan yang menjadi sasaran.
Namun, kegiatan itu tidak sekadar menjadi agenda tatap muka antara pemerintah dan warga.
Wakil Wali Kota Indra Gobel mengatakan, pihaknya menjadikan forum ini sebagai sarana menjelaskan penggunaan anggaran daerah, terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat.
Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah mengelola penerimaan yang berasal dari mereka.
“Jadi masyarakat harus tahu ke mana pajak-pajak atau retribusi yang selama ini masyarakat bayarkan. Nah ini tujuan dilaksanakannya kegiatan ini,” ujar Indra mengawali sambutannya.
Menurut dia, penyampaian realisasi program pemerintah kepada masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk membangun transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Wawali Indra mencontohkan, salah satu bentuk pemanfaatan anggaran yang langsung menyentuh masyarakat adalah dana kelurahan.
Ia menyebut, Pemerintah Kota Gorontalo mengalokasikan dana sebesar Rp200 juta untuk setiap kelurahan. Anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
“Seperti tadi di awal Ibu Kadis PUPR sudah menyampaikan di mana ada program-program kita, di mana di setiap kelurahan itu kita anggarkan dana kelurahan sebesar Rp200 juta per kelurahan,” kata Wawali Indra.
“Nah, dana itu dipakai untuk membiayai program-program kegiatan kelurahan dengan skala prioritas, atau program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Indra,” lanjutnya.
Pemkot Gorontalo sendiri memiliki 50 kelurahan. Dengan kata lain, alokasi Rp200 juta per kelurahan yang disampaikan pemerintah setara dengan Rp10 miliar jika dihitung untuk seluruh kelurahan.
Bagi pemerintah daerah, angka tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana penganggaran diarahkan hingga ke tingkat wilayah yang paling dekat dengan masyarakat
