READ.ID,- Pemerintah Kota Gorontalo menanggapi kritik terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I Tahun Anggaran 2025 yang dinilai rendah. Kritik tersebut disampaikan oleh seorang individu yang mengklaim sebagai pengamat kebijakan publik dan menyebut tata kelola keuangan daerah “carut-marut”.
Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Hadi Sutrisno Daud, menilai opini yang beredar tidak mencerminkan analisis yang objektif dan proporsional. Ia menekankan bahwa kritik terhadap kinerja pemerintah daerah seyogianya dibangun di atas data yang komprehensif serta disampaikan secara profesional.
“Kami terbuka terhadap kritik. Namun, kritik harus disertai pemahaman konteks dan metodologi yang tepat. Menyimpulkan kondisi keuangan daerah hanya dari angka triwulan pertama adalah pendekatan yang menyesatkan,” ujar Hadi dalam keterangannya, Senin (12/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa capaian PAD sebesar 18,16 persen pada Triwulan I adalah hal yang umum terjadi di banyak daerah, terutama karena sejumlah pendapatan daerah belum terealisasi secara penuh di awal tahun. Hadi merujuk pada data resmi Kementerian Dalam Negeri yang mencatat bahwa sejumlah kota lainnya bahkan memiliki capaian PAD yang lebih rendah, seperti Kota Yogyakarta (9,37%), Kota Subulussalam (7,38%), dan Kota Tual (0,19%).
Beberapa faktor yang memengaruhi belum optimalnya PAD pada awal tahun, kata Hadi, antara lain belum diterimanya dividen dari BUMD (Bank SULUTGO), keterlambatan pencetakan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, dampak kebijakan nasional seperti pemotongan tarif listrik, serta pola belanja daerah yang umumnya meningkat pada kuartal kedua dan ketiga.
Selain itu, Hadi juga menyinggung kondisi awal penyusunan APBD 2025 yang dilakukan sebelum Wali Kota Adhan Dambea kembali menjabat. Pada saat itu, alokasi anggaran lebih banyak difokuskan pada perjalanan dinas dan belanja konsumtif. Saat ini, Pemkot sedang melakukan realokasi anggaran untuk lebih memprioritaskan sektor pelayanan publik.
“Wali Kota sedang mengupayakan revisi anggaran agar lebih berpihak kepada masyarakat, termasuk untuk membiayai honor tokoh agama dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya,” jelas Hadi.
Ia juga menginformasikan bahwa hingga awal Mei, realisasi PAD Kota Gorontalo telah meningkat menjadi 27 persen. Menurutnya, angka ini menunjukkan progres yang signifikan dan tidak bisa dipandang secara sepihak.
Menanggapi kredibilitas kritik yang disampaikan, Hadi menyampaikan keprihatinannya atas penggunaan media tanpa kejelasan redaksi, alamat kantor, atau penanggung jawab editorial. Ia menilai hal tersebut berpotensi mencederai etika jurnalistik dan menimbulkan disinformasi publik.
Meski demikian, Pemkot Gorontalo menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi dan transparansi anggaran. Pemerintah kota tetap membuka ruang dialog dan evaluasi dari berbagai pihak, selama disampaikan secara bertanggung jawab.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersikap kritis namun juga cermat dalam menerima informasi. Kritik adalah bagian penting dalam demokrasi, namun harus disertai niat membangun, bukan menyebarkan keraguan tanpa dasar,” tutup Hadi.*****
