READ.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo resmi menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp702,7 Milyar di tahun 2021.
Penyerahan DIPA tersebut dilakukan oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Gorontalo, Muhdi, kepada Gubernur, Bupati dan Walikota Se Provinsi Gorontalo, di Kantor setempat, Kamis (03/12/2020).
Jatah anggaran tersebut bersumber dari dana transfer bagi hasil, DAU, DAK fisik juga non fisik serta DID pusat ke daerah.
Walikota Gorontalo Marten Taha diwawancarai usai menerima DIPA mengatakan di tahun 2021, DAU Kota Gorontalo mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun ini.
Situasi ini menurut marten diakibatkan karena adanya pendemi Covid -19 yang masih melanda.
“Karena pandemi Covid-19 angkanya belum signifikan. Jika dilihat secara global, APBD Kota Gorontalo sebesar Rp1 triliun lebih, karena ditopang oleh PAD sekitar Rp260 miliar ditambah dengan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, salah satunya dari pajak kendaraan bermotor,” jelas Marten.
Marten mengatakan sesegera mungkin menindaklanjuti itu dengan melakukan tahapan proses tender pra DIPA.
“Rencananya pelaksanaan tender pra DIPA ini antara desember atau awal bulan januari” ujar Marten.
Meski telah menerima DIPA, Marten mengaku tetap akan memperjuangkan anggaran lain untuk menunjang pembangunan di daerah. menurutnya kebutuhan anggaran tambahan diperlukan guna pemulihan ekonomi daerah.
“Kami harus mencari skim pembiayaan lainnya, seperti program pemulihan ekonomi nasional. Mengingat anggaran yang tengah kami perjuangkan melalui program itu sebesar Rp300 miliar untuk pelaksanaan program infrastruktur dan pemulihan ekonomi daerah,” jelas Marten.
Sebelumnya, Muhdi menyampaikan agar DIPA dan Alokasi TKDD tahun 2021 sesegera mungkin direalisasikan, terutama proses pengadaan barang dan jasa sehingga kegiatan dapat terlaksana di awal tahun 2021 sebagaimana arahan presiden.
Muhdi berharap, semoga pada tahun 2021 nanti, kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat ditingkatkan menjadi semakin berkualitas sesuai dengan capaian dan output yang telan di tetapkan.
“Kami juga mengharapkan sinergi lintas sektoral dan koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif antar stakeholder terkait guna memitigasi potensi hambatan dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2021,” pungkas Muhdi.
(SAS/RL/Read)
