READ.ID-Pemerintah Kota Kotamobagu memperkuat kerja sama di bidang hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu melalui penandatanganan Nota Kesepakatan yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (13/5/2026).
Kesepakatan tersebut turut dirangkaikan dengan audiensi serta klinik hukum terkait mitigasi risiko hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, menilai kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
Menurutnya, dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks menuntut adanya pendampingan hukum sejak dini agar setiap kebijakan dan program tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan preventif dan konsultatif dalam meminimalisasi potensi permasalahan hukum, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sementara itu, Kepala Kejari Kotamobagu, Tasjrifin Muliana Abdullah, menyampaikan bahwa Kejaksaan hadir sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan pelanggaran hukum, termasuk potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan menjadi prioritas utama, sementara penegakan hukum merupakan langkah terakhir apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan negara maupun masyarakat.
Melalui kerja sama ini, diharapkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Kotamobagu dapat memperoleh pendampingan hukum dan penguatan kapasitas dalam menjalankan program pembangunan secara tepat dan sesuai ketentuan.*
