READ.ID-Pemerintah Kota Kotamobagu menegaskan pentingnya disiplin dan kepatuhan administrasi bagi seluruh sangadi dan lurah di wilayahnya. Penegasan ini disampaikan dalam rapat evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan yang digelar di Balai Desa Moyag Tampoan pada Selasa (23/6/2026).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta, yang memimpin rapat, mengingatkan bahwa kepala desa harus memahami tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya. Ia menekankan bahwa sangadi bukanlah penguasa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem pemerintahan negara.
Menurut Sahaya, masih ada kecenderungan sebagian kepala desa yang lebih menekankan pada kewenangan jabatan, namun kurang memperhatikan kewajiban administratif dan tanggung jawab pelaporan. Pemkot Kotamobagu pun memberikan perhatian khusus terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Salah satu kewajiban penting kepala desa adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) kepada Bupati atau Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. Selain itu, kepala desa juga wajib menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan memastikan keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan desa.
Sahaya menegaskan bahwa kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tersebut dapat berimplikasi pada sanksi, termasuk teguran lisan dan/atau tertulis. Apabila diabaikan, sanksi dapat berlanjut pada pemberhentian sementara hingga pemberhentian dari jabatan.
Rapat juga membahas capaian target penerimaan pajak daerah, di mana Pemkot Kotamobagu meminta sangadi dan lurah berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Melalui rapat ini, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan semakin baik dan akuntabel
