READ.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi menandatangani perjanjian kerja sama strategis dalam pengawasan dan pendistribusian BBM bersubsidi, Kamis (19/06), di Rumah Dinas Wakil Gubernur.
Penandatanganan ini menjadi tonggak penting bagi Gorontalo, yang kini menjadi provinsi ke-21 yang menjalin kerja sama dengan BPH Migas. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat pengawasan distribusi BBM, tetapi juga diharapkan memberi dampak langsung kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, petani, dan nelayan.
“Jika kendaraan yang belum membayar pajak tidak diperbolehkan membeli BBM subsidi, maka masyarakat akan terdorong untuk melunasi kewajiban pajaknya. Di Provinsi Riau, kebijakan ini terbukti efektif meningkatkan PAD secara signifikan,” ujar Ketua BPH Migas, Erika Retnowati.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menilai kerja sama ini sangat strategis untuk menjawab tantangan meningkatnya konsumsi BBM yang seiring dengan tumbuhnya sektor ekonomi. Menurutnya, tren kebutuhan BBM terus naik, dari 45.743 kiloliter solar pada 2024 menjadi 48.305 kiloliter di 2025, sementara pertalite dari 157.684 KL naik menjadi 163.520 KL.
“Ini tentu harus diantisipasi sejak dini,” ujar Gusnar.
Ia juga menyoroti manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani dan nelayan, dengan adanya aplikasi X-Star yang kini memperpanjang masa berlaku surat rekomendasi BBM dari satu bulan menjadi tiga bulan.
“Sebelumnya, petani harus bolak-balik mengurus izin setiap bulan. Sekarang cukup tiga bulan sekali, ini sangat meringankan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Pemprov Gorontalo juga mendorong penambahan depo BBM di wilayah barat provinsi, seperti Pohuwato, untuk mendukung tiga sektor industri besar yang segera beroperasi: tambang emas, pabrik kayu pellet, dan industri kelapa sawit. Keberadaan depo ini akan memudahkan pengawasan dan berpotensi menambah PAD.
“Kalau ada depo di Pohuwato, kita bisa kontrol volume yang masuk dan digunakan. Ini potensi besar untuk PAD,” tegas Gusnar.
Kerja sama ini juga mencakup penggunaan aplikasi digital terintegrasi antara BPH Migas, Pertamina, dan pemerintah daerah. Aplikasi X-Star memungkinkan pengajuan surat rekomendasi BBM subsidi menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Melalui langkah ini, Pemprov Gorontalo berharap distribusi energi menjadi lebih adil, efisien, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
