READ.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Penjabat Gubernur Rudy Salahuddin, telah menandatangani kesepakatan untuk menjalankan Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Bolango Ulu. Penandatanganan ini dilakukan bersama Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo, Parlinggoman Simanungkalit, pada rapat konsultasi publik yang digelar di Grand Palace Convention Center (GPCC).
Bendungan Bolango Ulu, sebagai salah satu infrastruktur sumber daya air yang strategis, memiliki peran penting dalam pengelolaan air untuk berbagai keperluan, seperti pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik. Namun, seperti halnya infrastruktur besar lainnya, bendungan juga memiliki potensi risiko, terutama jika terjadi keruntuhan.
Menyadari potensi risiko tersebut, pemerintah daerah bersama dengan pihak terkait telah menyusun RTD Bendungan Bolango Ulu. RTD ini berisi panduan lengkap mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk menghadapi berbagai situasi darurat yang mungkin terjadi terkait dengan bendungan.
“RTD ini sangat penting karena berisi petunjuk keselamatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar bendungan. Kita semua berharap tidak akan terjadi bencana, tetapi kita harus siap menghadapi segala kemungkinan,” tegas Pj. Gubernur Rudy Salahuddin.
Sebagai contoh, Rudy menyinggung peristiwa keruntuhan Bendungan Situ Gintung di Tangerang pada tahun 2009 yang mengakibatkan kerugian besar baik jiwa maupun harta benda. Kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya memiliki RTD yang efektif.
Melalui konsultasi publik ini, diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat memahami pentingnya RTD dan berkomitmen untuk melaksanakannya dengan baik. Dengan adanya RTD, diharapkan dapat meminimalisir risiko bencana yang diakibatkan oleh keruntuhan bendungan dan memaksimalkan manfaat bendungan Bolango Ulu untuk kesejahteraan masyarakat.
Selain Pj. Gubernur dan Kepala BWS Sulawesi II, konsultasi publik ini juga dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, konsultan bendungan Bolango Ulu, Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi II, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan lainnya.
