READ.ID,- Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menggelar rapat lanjutan bersama PT Pertamina Gorontalo guna membahas penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan. Rapat berlangsung di kantor PT Pertamina Gorontalo dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari sektor perikanan dan energi.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi sehari sebelumnya antara DKP Provinsi dan asosiasi pedagang ikan serta pelaku usaha perikanan. Isu utama yang mengemuka adalah keterbatasan kuota BBM bersubsidi di SPDN Tenda yang hanya sebesar 96 kiloliter (KL) per bulan, sementara kebutuhan nelayan meningkat terutama di musim penangkapan ikan.
Ketua Asosiasi Pedagang Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan menyampaikan bahwa nelayan terpaksa mencari BBM di luar SPDN akibat terbatasnya pasokan. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan kapal dari luar Kota Gorontalo yang turut mengambil BBM di lokasi yang sama.
Menanggapi hal tersebut, Pejabat Fungsional DKP, Kadir U. Menu, mengusulkan penetapan kuota baku yang memperhitungkan musim penangkapan dan intensitas aktivitas nelayan. Ia juga merekomendasikan agar SPBU Talumolo diberdayakan untuk melayani nelayan dari wilayah lain seperti Inengo dan Kabupaten Gorontalo, guna mengurangi beban SPDN Tenda.
Sementara itu, General Manager Pertamina Gorontalo, Imam Rodhianto, menegaskan bahwa penetapan kuota BBM bersubsidi merupakan kewenangan nasional yang telah disesuaikan sejak awal tahun. “Kuota SPDN Tenda sudah ditingkatkan dari 88 KL menjadi 96 KL. Kami hanya memastikan bahwa alokasinya sesuai dengan usulan daerah agar tetap dalam koridor APBN,” ujarnya.
Faisal G., perwakilan dari Sales Assessment Depo Pertamina, menjelaskan bahwa penetapan kuota flat 96 KL per bulan bertujuan menghindari lonjakan permintaan yang tidak terkendali. Ia mendorong DKP Gorontalo untuk mengajukan permohonan resmi kepada BPH Migas jika diperlukan tambahan kuota.
Selain kuota, koperasi pengelola SPDN Tenda juga menyoroti kendala pelayanan pada hari libur yang turut berkontribusi pada kelangkaan BBM bagi nelayan.
Menutup rapat, Plt. Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Gorontalo menyatakan akan menindaklanjuti seluruh masukan dengan menyusun surat resmi kepada BPH Migas sebagai langkah konkret memperjuangkan tambahan kuota BBM subsidi.
Rapat ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan Pertamina dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan serta memastikan akses energi bersubsidi yang adil dan tepat sasaran bagi nelayan di Gorontalo.*****
