READ.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Insepktorat menerima penghargaan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Level 3. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo Supriyadi kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Rabu (31/7/2019).
Kapabilitas APIP Level 3 menunjukkan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat bersama dengan bimbingan teknis dari BPKP semakin baik dalam hal tata kelola, sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang melingkupi.
Hasil evaluasi terakhir oleh BPKP per 19 Juli 2019, 22 Pemda dari 542 Pemda atau sekitar 4,05 % dari seluruh Indonesia sudah berada pada level 3. Sisanya masih berkutat pada level 1 dan level 2.
“Kita (Gorontalo) termasuk lima persen dari seluruh Indonesia yang sudah Level 3. Memang untuk mencapai level 3 APIP itu nggak gampang, bahkan untuk Pemda di Gorontalo baru dua yakni Provinsi dan Pohuwato,” jelas Kepala BPKP Supriyadi.
Selain Kapabilitas APIP, Supriyadi menyebut Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemprov Gorontalo berada pada level yang sama. SPIP, APIP dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi tiga indikator utama tata kelola keuangan dan pembangunan berjalan efektif dan efisien di pemerintahan.
“Namanya pembangunan dan pemakaian keuangan itu kan akan lebih bagus kalau terkendali. Makanya pak Presiden Jokowi meminta minimal 85% pemerintah pusat dan daerah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), SPIP level 3 dan Kapabilitas APIP level 3 di tahun ini. Tahun 2019 pemprov sudah mencapai semua syarat itu,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berterima kasih atas penghargaan ini. Ia menyebut capaian ini tidak terlepas dari komitmen berasama pimpinan dan seluruh pihak mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel.
“Kepada pimpinan BPKP kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan teknis kepada Inspektorat sehingga saat ini bisa mencapai Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP level 3 sesuai dengan harapan Bapak Presiden,” ungkapnya.
Rusli berharap aparaturnya tidak berpuas dengan capaian ini. Ia ingin level pengawasan keuangan bisa naik kelas tahun 2020. Selain terus menerus meningkatkan kuantitas dan kualitas APIP, juga perlu meningkatkan digitalisasi proses pengawasan keuangan dan manajemen risiko di setiap OPD.
