READ.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Salah satu langkah konkritnya adalah mencanangkan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) masuk desa oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin, Senin (29/7/2024).
Bertempat di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo, program UHU masuk desa ini bertujuan untuk memudahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengurus legalitas usahanya.
“Legalitas hukum menjadi syarat penting dalam persaingan dunia usaha saat ini. Saya berharap Kemenkumham lakukan jemput bola ke desa-desa untuk memberikan pelayanan AHU khususnya bagi pelaku UMKM,” kata Rudy.
Rudy menjelaskan, peluncuran layanan AHU sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengembangkan sektor UMKM. Pemprov Gorontalo telah melakukan berbagai program di antaranya membangun pola kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar, mendorong transformasi usaha digital, serta menjalin kerja sama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan pembiayaan bagi pelaku usaha.
“UMKM di Gorontalo masih didominasi oleh usaha mikro. Saya berharap dengan adanya layanan AHU, usaha mikro ini bisa naik kelas menjadi usaha kecil bahkan menengah sehingga berdampak pada perekonomian Gorontalo,” tutur Rudy.
Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Gorontalo, Pagar Butar Butar, mengatakan layanan AHU akan dilakukan dengan mendatangi langsung para pelaku UMKM di pedesaan. Tujuannya untuk meningkatkan status badan hukum bagi UMKM serta pendaftaran perseroan perseorangan.
“Ini menjadi komitmen Kanwil Kemenkumham Gorontalo untuk berdampak dan bermanfaat dalam mendorong ekonomi daerah,” ujar Pagar.
Peluncuran layanan AHU dirangkaikan dengan pameran serta sosialisasi layanan perseroan terbatas perorangan. Pameran diikuti oleh Kantor Perwakilan BI, BRI Cabang Gorontalo, Ikatan Notaris Indonesia, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
