READ.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih dua predikat terbaik untuk penilaian manajemen ASN tahun 2021.
Hal itu diumumkan saat Rapat Koordinasi BKN yang dibuka oleh Wakil Presiden K.H Ma’aruf Amin di Bali, Kamis (1/7/2021).
Pemprov Gorontalo meraih dua predikat terbaik dari lima kategori yakni terbaik I pengawasan dan pengendalian serta terbaik I penilaian kompetensi. Dua kategori lain berada di peringkat terbaik III yakni Penilaian Kinerja serta kategori implementasi SAPK dan pemanfaatan CAT. Sementara satu kategori lainnya tidak berhasil diraih yakni perencanaan kebutuhan.
“Jadi penilaiannya dibagi berdasarkan kategori kementrian/lembaga dan pemerintah provinsi. Provinsi dibagi lagi berdasarkan tipe di mana Pemprov Gorontalo berada dalam kategori provinsi tipe C dengan jumlah ASN kurang dari 5.000 orang,” kata Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Zukri Surotinojo yang mengikuti Rakornas bersama Sekretaris Daerah Darda secara daring.
Dikatakan Zukri Surotinojo, penilaian kompetensi dinilai sejauh mana pemprov menerapkan standar kompetensi yang baik dari aspek sosiokultural, manajerial dan kompetensi teknis. Predikat ini juga erat kaitannya dengan penempatan pejabat yang tidak berdasarkan “suka” “tidak suka” tetapi berdasarkan prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”.
“Contohnya untuk pengisian jabatan struktural khususnya JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi). Kita konsisten melaksanakan seleksi terbuka dan merit sistem. Artinya seleksinya berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Jadi bukan soal suka tidak suka,” imbuhnya.
Kategori pengawasan dan pengendalian diantaranya diiukur dari penempatan pegawai berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria. Begitu juga dengan pelayanan kenaikan pangkat dan lainnya.
“Termasuk juga penerapan disiplin. Penerapan penegakan disiplin kita cukup baik dan patuh terhadap aturan yang ada,” sambungnya.
Atas perdikat tersebut, Zukri mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Wakil Gubernur Idris Rahim, Sekretaris Daerah Darda Daraba yang telah membuka ruang manajemen ASN sebaik-baiknya. Bagaimanapun juga, lanjut katanya, penerapan manajemen ASN tidak terlepas dari keinginan politik yang baik dari pemangku kepentingan.
