READ.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo turun langsung meninjau lokasi lahan hibah Brigif 22 Otamanasa di Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, menyusul adanya pengaduan dari keluarga ahli waris almarhum Abdullah bin Mesper Alamri.
Peninjauan yang berlangsung pada 8–10 November 2026 itu dilakukan untuk mengklarifikasi persoalan lahan yang berada di area Yonif-TP 824 MO’E’A, tepatnya di atas tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Sumalata Indah dengan Sertifikat HGU Nomor 01 Tahun 1989.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Gorontalo, Yaser Arafat Dama, turut hadir bersama sejumlah perangkat daerah terkait.
Tim gabungan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi fisik lahan, status penguasaan tanah, hingga mengidentifikasi batas-batas lokasi yang menjadi objek pengaduan.
Peninjauan ini melibatkan Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas PUPR-PKP, Biro Pemkesra, Biro Hukum, serta Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo.
Keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah tersebut bertujuan menghimpun informasi secara menyeluruh sebagai bahan klarifikasi dan pertimbangan dalam menentukan langkah penyelesaian.
Pemprov Gorontalo menegaskan bahwa penanganan persoalan lahan tersebut membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah, dengan tetap mengedepankan kehati-hatian serta ketelitian administratif.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap persoalan yang berkaitan dengan lahan hibah Brigif 22 Otamanasa dapat ditindaklanjuti berdasarkan informasi dan data yang jelas, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
