READ.ID – Muh. Amier Arham, pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG), dalam opininya berjudul “Potret Ekonomi dan Potensi Risiko di Tahun 2026.”
Menurutnya, stagnasi pertumbuhan, naiknya kerentanan pasar tenaga kerja, hingga ancaman tekanan fiskal menandai perjalanan tahun fiskal 2026.
Amier menjelaskan bahwa sepanjang 2025 pertumbuhan ekonomi nasional tertahan di level sekitar 5 persen, jauh dari target RPJMN yang menargetkan 8 persen pada 2029. Guncangan ekonomi makin terasa ketika banjir bandang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di akhir 2025 dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 59 triliun.
“Tanpa percepatan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja akan tertinggal jauh di belakang laju pencari kerja baru,” tulisnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 3,5 juta orang masuk ke pasar tenaga kerja. Namun elastisitas ekonomi Indonesia hanya mampu menyerap 200 ribu pekerja untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi, sebuah jarak struktural yang menurutnya semakin menganga. Pada saat bersamaan, fenomena PHK meningkat tajam, dengan data Satu Data Kemnaker mencatat 79.302 PHK sepanjang Januari–November 2025.
Lebih lanjut, Amier menilai penurunan angka pengangguran yang dirilis BPS patut dilihat lebih hati-hati. Mayoritas masyarakat bekerja di sektor informal yang tidak menyediakan jaminan pendapatan layak maupun perlindungan sosial. Sebanyak 57,8 persen pekerja berada di sektor informal, sementara 47,89 juta pekerja dikategorikan tidak penuh. Bahkan lulusan SMA menjadi kelompok terbesar penganggur terdidik, mencapai 30,74 persen.
“Saat mismatch keterampilan dan peluang terus melebar, daya saing tenaga kerja tergerus,” tegasnya.
Amier juga menyoroti Gig Economy sektor digital berbasis aplikasi yang kini menyerap banyak pekerja. Meski ekonomi kreatif tumbuh cepat, ia memperingatkan potensi eksploitasi terselubung: pendapatan tidak pasti, ketiadaan perlindungan kesehatan, dan jam kerja yang melampaui batas normal.
Dari sisi struktur ekonomi, Amier menyebut bahwa Indonesia semakin mendekati sisi berbahaya yang ia sebut sebagai gejala deindustrialisasi prematur. Sejumlah industri pengolahan padat karya mengalami kontraksi, termasuk alas kaki, karet, dan furniture. Kondisi ini menyebabkan lapangan kerja kembali terkonsentrasi pada sektor pertanian, yang sejatinya memiliki produktivitas lebih rendah.
Di sisi lain, kemiskinan nasional memang turun sedikit dari 8,57 persen menjadi 8,47 persen, tetapi kemiskinan perkotaan naik akibat lonjakan harga pangan, terutama beras, sementara petani di desa justru menikmati pendapatan lebih baik.
Dari dinamika moneter, Amier memprediksi rupiah akan tetap melemah sepanjang 2026, berdampak pada tingginya biaya impor dan beban bunga utang. Ruang Bank Indonesia untuk meredam gejolak pasar juga semakin terbatas, sementara kredit perbankan minat ekspansinya menurun.
Proyeksi OECD menempatkan pertumbuhan ekonomi dunia hanya 2,9 persen, terimbas oleh geopolitik global, potensi kebijakan proteksionis Donald Trump, hingga perlambatan ekonomi China. Sebagai ekonomi berbasis konsumsi rumah tangga, tekanan daya beli akibat inflasi pangan dan energi dapat menghambat motor utama pertumbuhan.
Selain kondisi objektif ekonomi, Amier mengkritisi kebijakan domestik yang menurutnya masih jauh dari presisi teknokratis. Ia menyebut beberapa kebijakan pemerintah minim desain implementasi, terlalu politis, dan kurang menyerap masukan akademik. Pemangkasan Transfer Keuangan Daerah disebut berisiko memperlambat pembangunan di wilayah non-Jawa, yang sangat bergantung pada belanja modal dari APBN.
Untuk merespons badai risiko tersebut, Amier menegaskan perlunya perbaikan tata kelola ekonomi secara menyeluruh: mulai dari penegakan hukum pengelolaan SDA, pembenahan birokrasi, hingga belanja negara yang lebih fokus pada produktivitas jangka panjang.Ia juga mengusulkan agar program besar seperti Makan Bergizi Gratis memaksimalkan pelibatan UMKM dan unit usaha lokal agar manfaatnya merata hingga lapisan bawah.
Menutup analisanya, ia mengingatkan bahwa resiliensi kebijakan fiskal dan kesiapsiagaan terhadap bencana harus menjadi fokus utama.Sepanjang 2025 tercatat 3.176 bencana, dan angka ini diperkirakan tidak akan berkurang. “Indonesia masih memiliki peluang. Tetapi peluang itu hanya muncul jika negara menyiapkan sistem yang kokoh menghadapi ketidakpastian,” pungkasnya.
