READ.ID – Wakil Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Thariq Modanggu menekankan kepada Inspektorat setempat untuk lebih maksimal dalam melakukan perencanaan instrumen pengawasan internal di daerah itu.
Thariq menyebut misalnya seperti rencana pengawasan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), itu mulai dari perencanaan sampai pemanfaatan harusnya ada secara spesifik. Hal itu juga berlaku untuk pengawasan Dana Desa
“Dan yang ada saat ini sudah ada dokumen seperti jadwal dan lain-lain. Tetapi itu lebih mengatur kepada tim. Artinya, arahannya kepada pos audit,” kata Thariq.
Sementara Thariq mengaku bahwa apa yang dimaksud olehnya adalah free audit, yang artinya lebih mengarah kepada pencegahan.
“Misalnya soal penggunaan dana desa, hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, itu sudah harus diedar jauh-jauh hari,” terangnya.
Selain itu, instrumen pengawasan tersebut diminta juga bersamaan dengan Kecamatan. Sebab kata Thariq pihak kecamatan juga memiliki fungsi pengawasan dalam arti verifikasi dokumen.
“Dan setelah saya cek di kecamatan ternyata belum konek (nyambung), karena instrumen yang disusun itu hanya dari Pemdes. Itu oke, tidak ada masalah,” tuturnya
Namun demikian, karena ini berkaitan dengan keuangan, Thariq menegaskan maka instrumen pengawasan dari Inspektorat juga harus menjadi pegangan bagi kecamatan untuk melakukan verifikasi dokumen, agar supaya berlapis pengawasan administrasi keuangan.
