READ.ID – Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menegaskan jika dirinya netral pada pemilu 2024. Menurutnya, sebagai seorang aparatur birokrasi yang ditunjuk sebagai gubernur transisi, ia harus menjadi contoh bagi ribuan ASN di daerah.
Hal ini disampaikannya dalam Forum Demokrasi Gorontalo (FDG), Selasa (13/6/2033).
“Sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maka bersikap netral adalah sebuah keharusan,” katannya saat menjadi narasumber pada Forum Demokrasi Gorontalo, Selasa (13/6/2023).
Penegasan yang sama sudah sering disampaikan Penjagub Ismail di hadapan aparaturnya. Beberapa kali kesempatan rapat koordinasi di OPD, ia meminta kepada ASN untuk bersikap netral atau tidak ikut berpolitik praktis di Pemilu 2024.
Ketika ditanyai sikapnya mengenai urusan partai-partai politik, Ismail mengatakan mencampuri politik dikategorikan dalam dua hal. Pertama mencampuri langsung ke partai politik dan yang kedua mencampuri dalam pelaksanaan pemilu.
“Bagi pemerintah provinsi dalam mencampuri pelaksanaan pilkada itu memang benar, karena nanti dalam pelaksanaan pilkada seluruhnya dibiayakan oleh pemerintah provinsi,” jelasnya.
Terkait ketersediaan dana pilkada, Penjagub Ismail menyatakan siap untuk memenuhi. KPU Provinsi Gorontalo ditaksir membutuhkan anggaran sebesar Rp103.314.290.850 sementara Bawaslu senilai Rp36.836.903.800. Kebutuhan itu harus dipenuhi dalam dua tahun.
