READ.ID – Dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi, Kabupaten Pohuwato memberikan kontribusi sebanyak 15,89 persen pada total keseluruhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan berdasarkan Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Gorontalo.
Diketahui, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Gorontalo, dinilai melalui PDRB, berdasarkan ADHB, indokator kesejahteraan, indikator kesehatan, indikator pendidikan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, perkembangan belanja APBN, perkembangan belanja APBN (2), realisasi belanja K/L per 30 April 2023, penyaluran dana bagi hasil (DBH), penyaluran dana alokasi umum (DAU), penyaluran DAK Fisik (DF), penyaluran DAK NonFisik (DNF), penyaluran dana desa, keterkaitan potensi daerah dengan RPJMD, penyaluran KUD dan UMi.
Untuk pertumbuhan ekonomi misalnya, Kabupaten Pohuwato setelah sempat mencapai -0,18 persen di tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang menerpa hampir seluruh wilayah di dunia hingga menyebabkan terpuruknya perekonomian, laju PDRB Pohuwato kini berangsur naik hingga mencapai 3,08 persen di tahun 2022, angka itu mengalami pertumbuhan 0,87 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.
“Sementara PDRB berdasarkan ADHB Kabupaten Pohuwato selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan. Di mana dalam Tiga tahun terakhir terus mengalami tren positif, tahun 2022 PDRB ADHB Kabupaten Pohuwato memberikan kontribusi 15,89% dari total PDRB ADHB Provinsi Gorontalo,”ungkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto saat melakukan penendatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato tentang kerja sama pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Selasa (09/05/2023)
Sementara itu, Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga menyampaikan, pihaknya menyambut baik atas kesepakatan mengenai kerja sama pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan di Pemerintah Kabupaten itu.
“Itu artinya, akan terbina pengelolaan keuangan yang baik khususnya di lingkup pemerintah Kabupaten Pohuwato, karena mengenai pengelolaan keuangan tentu butuh sinergitas. Olehnya kami sangat mengapresiasi langkah dan kerjasama ini,”tuturnya
Dijelaskan Saipul juga, berbicara keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan, apalagi itu adalah uang Negara yang sepersen pun harus bisa dibuktikan pengeluarannya, baik itu keuangan dari Pemerintah Pusat maupun keuangan di Pemerintah Kabupaten itu sendiri.
“Kerjasama ini tentu bertujuan baik bagi kita di daerah dalam mengelola keuangan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun keuangan di Pemerintah Kabupaten,”pungkasnya
