READ.ID – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Samaun Puluhbuhu–Bolihuangga, Kabupaten Gorontalo, tahun anggaran 2021 dan 2022.
Dalam perkembangan terbaru, penyidik Ditreskrimsus resmi menahan Jd alias Jam, selaku Direktur CV Kifaz Pratama Jaya, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Sebelum menjalani penahanan, tersangka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan dengan didampingi tim penasihat hukumnya.
Proyek yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorontalo itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp9,38 miliar lebih.
Berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan proyek tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis. Bahkan, tersangka selaku direktur perusahaan diduga tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kontrak hingga berujung pada pemutusan kontrak.
Akibatnya, tujuan pelaksanaan proyek tersebut tidak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik juga menemukan dugaan bahwa CV Kifaz Pratama Jaya merupakan perusahaan yang dipinjam oleh pejabat pada saat itu melalui Ns, selaku direktur cabang, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek peningkatan ruas jalan lainnya.
Selain itu, penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek tersebut.
Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.180.854.000 lebih.
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, tersangka juga disangkakan secara subsider Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.
Di bawah kepemimpinan Dirreskrimsus Polda Gorontalo Kombes Pol dr. Maruly Pardede, S.H., S.I.K., M.H., Ditreskrimsus menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menyelamatkan keuangan negara sekaligus mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan transparan.
