READ.ID – Polemik lahan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang merupakan program nasional di Terminal Leato, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo berlanjut ke musyawarah yang dilaksanakan di Kantor Satpol PP, Senin (29/09).
Hasilnya, dua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan persoalan sesuai harapan banyak orang. Yaitu, pihak ahli waris berembuk untuk mengambil langkah selanjutnya, seperti melayangkan gugatan ke Pengadilan.
Sedangkan Pemerintah Kota Gorontalo akan mempelajari kemungkinan penundaan pekerjaan proyek, sebagaimana permintaan ahli waris yang diwakili oleh GRIB Jaya dan penasehat hukumnya.
“Alangkah baiknya ahli waris melayangkan gugatan ke Pengadilan. Kalau ada putusan sela untuk penundaan, maka bisa saja jadi dasar kami mengusulkan penundaan ke instansi terkait,” ungkap Kepala Satpol PP Kota Gorontalo, Mulky Datau yang memimpin musywarah tersebut.
Menurutnya, Pemerintah Kota Gorontalo akan menghormati segala keputusan Pengadilan terkait polemik ini. Termasuk, jika nantinya Pengadilan memutuskan kepemilikan sah atas lahan tersebut, adalah ahli waris.
“Namun, untuk menunda pekerjaan proyek, sangat sulit untuk kami tempuh tanpa ada dasar hukum. Karena sudah ada batas waktu pekerjaannya. Apalagi ini untuk kepentingan masyarakat dan tidak semua daerah yang mendapatkannya,” ujar Mulky.
Sebelum adanya kesepakatan itu, kedua belah pihak sempat adu argumen, namun dengan suasana yang penuh kekeluargaan.
Dimana, ahli waris yang telah mengkuasakan ke GRIB Jaya meminta untuk menghentikan proses pekerjaan dengan dalih lahan tersebut milik dari ahli waris berdasarkan surat tanah yang mereka kantongi.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Gorontalo tak bisa memenuhi permintaan tersebut, mengingat pembangunan KNMP adalah proyek nasional yang pekerjaannya harus tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
“Pekerjaan dilaksanakan di lokasi itu, karena adanya kepemilikan sertifikat hak pakai yang kami kantongi. Sertifikat itu diterbitkan oleh Kantor Pertanahan,” tutur Mulky.
Adu argumen berlangsung cukup lama. Namun, setelah pihak ahli waris paham akan usulan yang terungkap pada musyawarah itu, akhirnya melalui kuasa hukumnya, ahli waris akan berembuk dengan pihak terkait.
“Nanti keputusan dalam pertemuan ini, akan kami sampaikan kepada Pak Wali Kota,” kata Mulky.
Dalam musyawarah itu, Pemerintah Kota Gorontalo diwakili oleh Kepala Satpol PP, Mulky Datau, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, Daud Rafertian Panigoro, Kabag Hukum Setda Kota Gorontalo, Ridwan Kaharu, Kabid Aset, Fadila Soeronoto, Camat Dumbo Raya, Marwan Saleh, Lurah Leato Selatan, Don R. Lamusu.
Sedangkan pihak ahli waris, dihadiri oleh Satgas Grib Jaya, Roni Sidiki, Penasehat Hukum, Iqra Akase dan sejumlah pihak terkait lainnya.
