READ.ID – Pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK tipe C di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah selesai. Diharapkan kepada PPK yang telah mengikuti pelatihan selama 13 hari ini dapat mengemban tugasnya dengan baik di instansi masing-masing dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebanyak 30 peserta yang sudah bersertifikat ini juga diharapkan memiliki kompetensi untuk bisa merencanakan pengadaan yang sederhana. Hal tersebut diungkapkan Fasilitator lisensi LKPP sebagai pemateri, Wiwik Widyawati Mayang, saat diwawancarai pada pelatihan kompetensi PBJ, di Asrama NKRI, BPSDM Provinsi Gorontalo, Jumat (23/2/2024).
“Diharapkan saat pelaksanaan pekerjaan, PPK di masing-masing instansi ini sudah bisa menjalankan tugas sesuai kompetensi. Tidak ada lagi PPK yang tersandung kasus hukum hanya karena pengadaan barang dan jasa,” ungkap Wiwik Widyawati Mayang.
Wiwik juga menyampikan apresiasinya kepada Pemprov Gorontalo yang telah menggelar pelatihan ini agar tidak ada PPK yang tersandung kasus hukum karena pengadaan barang dan jasa. Pelatihan yang pertama kalinya digelar ini juga telah memberikan pengalaman bagi peserta.
Selebihnya, ia berharap jumlah PPK yang bersertifikat di Provinsi Gorontalo harus bisa ditingkatkan. Tidak hanya untuk tipe C, namun juga tipe B dan tipe A, sesuai edaran yang dikeluarkan LKPP di awal tahun 2024.
“Edaran yang dikeluarkan oleh LKPP di awal 2024 yang masih memberikan peluang kepada yang belum memiliki sertifikat kompetensi. Alhamdulillah Gorontalo sudah memulai dengan 30 PPK dan ini pertama kalinya. Kalau melihat jumlah instansi di Gorontalo mungkin ini baru 10 persen dari PPK yang ada, jadi ini bisa kita tingkatkan,” jelas Wiwik Widyawati Mayang.
Pelatihan Kompetensi PBJ dilaksanakan dengan dua tahapan, antara lain pelatihan secara mandiri selama 36 JP dalam 11 hari yang dilakukan secara daring melalui Learning Management System (LMS) Pusdiklat PBJ sejak tanggal 5-21 Februari. Selanjutnya, pelatihan klasikal selama 10 JP yang dilaksanakan dua hari pada tanggal 22-23 Februari 2024.
