READ.ID – Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pihak agar mengantisipasi potensi terjadinya krisis, akibat perubahan iklim yang mulai terasa dalam beberapa tahun terakhir.
“Dunia juga dihadapkan pada potensi krisis akibat perubahan iklim,” ujar Presiden dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2024 Beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu (16/8/2023).
Menurut Joko Widodo, salah satu upaya mengantisipasi krisis akibat perubahan iklim adalah dengan melakukan transisi ke penggunaan energi ramah lingkungan atau energi hijau.
Implementasi energi hijau itu, diharapkan dilakukan secara masif agar bisa terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.
“Transisi ke penggunaan energi hijau perlu dilaksanakan secara progresif, namun tetap adil dan terjangkau,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Presiden, ekonomi hayati di Indonesia juga bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi potensi krisis tersebut.
Bahkan potensi ekonomi hayati yang sangat besar itu, diharapkan bisa menarik investor untuk mengembagkan ekonomi hijau di Tanah Air.
“Potensi nilai ekonomi hayati Indonesia harus kita manfaatkan sebagai faktor penting dalam mengembangkan dan meningkatkan investasi ekonomi hijau di dalam negeri,” tutur Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, berkolaborasi melakukan aksi nyata pengendalian perubahan iklim untuk mengatasi tiga tantangan lingkungan hidup di bumi, yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi
“Di tengah krisis (tiga tantangan bumi) tersebut, tidak ada pilihan lain selain bekerja sama. Menjadi panggilan kita semua untuk melakukan akselerasi aksi-aksi nyata memerangi tantangan dimaksud,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PHL KLHK), Agus Justianto, yang mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya.
Salah satu Upaya KLHK dalam melakukan aksi nyata tersebut adalah menggelar pameran Indonesia Climate Change Expo and Forum (ICCEF) 2023 di Surabaya pada 6-9 Juli 2023 lalu.
Pameran ICCEF bertujuan mengedukasi masyarakat Indonesia khususnya generasi muda untuk menjadi bagian dari solusi melalui berbagai aksi nyata penyelamatan lingkungan, khususnya pengendalian perubahan iklim.
Selain itu, Indonesia terus berupaya untuk memimpin agenda perubahan iklim, seperti dengan merilis Dokumen Peningkatan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Enhanced NDC) berisi peningkatan target penurunan emisi Indonesia dari 29 persen menjadi 31,89 persen dengan kemampuan negara sendiri, dan dari 41 persen menjadi 43,2 persen dengan dukungan internasional.
“Hal ini sejalan dengan aksi menjaga emisi karbon seimbang (net zero emission) dimana emisi karbon yang diserap sama atau lebih besar dari emisi karbon yang dikeluarkan,” tutup Dirjen PHL KLHK.
