Read.id – Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah merupakan langkah besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menanggulangi masalah stunting dan gizi buruk pada anak-anak sekolah. Dengan target menyediakan makanan bergizi untuk jutaan siswa di seluruh Indonesia, program ini bukan hanya sekadar kebijakan sosial, tetapi juga sebuah tantangan besar dalam tata kelola keuangan negara. Dari perspektif seorang akuntan, program ini memiliki dampak signifikan terhadap perencanaan anggaran, transparansi keuangan, serta efisiensi pengelolaan dana publik.
Dari sisi perencanaan anggaran, program ini membutuhkan alokasi dana yang sangat besar, diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tidak terjadi pemborosan. Salah satu tantangan utama dalam penganggaran adalah akurasi dalam estimasi biaya. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari harga bahan pangan yang fluktuatif, biaya logistik dan distribusi, hingga mekanisme pembayaran bagi pihak yang terlibat, seperti pemasok dan penyedia layanan makanan. Tanpa perencanaan yang matang, ada potensi defisit anggaran atau realokasi dana dari pos lain yang bisa berdampak pada program pemerintah lainnya.
Selain perencanaan, aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian utama. Dengan jumlah anggaran yang besar, risiko penyalahgunaan dana, korupsi, dan manipulasi laporan keuangan menjadi semakin tinggi. Dalam beberapa kasus program sosial di masa lalu, sering ditemukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah harus menerapkan sistem pencatatan keuangan berbasis akrualyang transparan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam PP No. 71 Tahun 2010. Pendekatan ini memungkinkan pencatatan lebih rinci terhadap setiap transaksi, baik dalam bentuk belanja operasional maupun investasi infrastruktur yang terkait dengan program ini.
Salah satu cara yang dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi adalah digitalisasi pengelolaan anggaran. Dengan menggunakan sistem berbasis teknologi, setiap aliran dana dapat dipantau secara real-time dan memungkinkan audit yang lebih cepat serta akurat. Sistem ini juga dapat mempermudah pelaporan bagi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas implementasi program ini di wilayah masing-masing. Namun, tantangan lainnya adalah memastikan bahwa seluruh aparatur negara, terutama di tingkat daerah, memiliki pemahaman yang memadai tentang pelaporan keuangan yang sesuai standar. Kurangnya kompetensi dalam pencatatan keuangan bisa mengakibatkan inkonsistensi dalam laporan dan menyulitkan evaluasi efektivitas program. Oleh karena itu, pelatihan bagi pegawai pemerintah di bidang akuntansi dan keuangan menjadi keharusan agar implementasi kebijakan ini berjalan optimal.
Dari sudut pandang efisiensi pengelolaan dana, program ini menuntut sistem distribusi yang tepat guna dan minim pemborosan. Salah satu permasalahan utama dalam program bantuan sosial di Indonesia adalah ketidaktepatan alokasi dana akibat birokrasi yang panjang dan tidak efektif. Dana yang seharusnya digunakan untuk memberikan makanan bergizi sering kali tersendat akibat prosedur pencairan anggaran yang rumit atau bahkan terserap oleh biaya operasional yang tidak diperlukan. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa saja anggaran besar yang dialokasikan justru tidak sampai ke penerima manfaat dalam bentuk yang maksimal.
Dampak jangka panjang dari program ini terhadap tata kelola keuangan negara juga harus diperhitungkan. Pemerintah perlu menetapkan indikator keberhasilan yang terukur, baik dari segi dampak kesehatan masyarakat maupun dari sisi efisiensi anggaran. Harus ada mekanisme evaluasi berkala yang tidak hanya menilai apakah makanan telah didistribusikan, tetapi juga apakah program ini benar-benar membawa perubahan signifikan dalam kesehatan dan prestasi akademik anak-anak penerima manfaat. Tanpa sistem evaluasi yang jelas, program ini bisa menjadi beban keuangan negara tanpa hasil yang sepadan.
Sebagai seorang akuntan, saya melihat bahwa program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan yang baik, tetapi implementasinya harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang ketat. Tantangan terbesar bukan hanya pada jumlah anggaran yang dikeluarkan, tetapi pada bagaimana dana tersebut dikelola agar benar-benar mencapai sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Jika pemerintah mampu memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan program ini, maka program ini dapat menjadi contoh sukses bagaimana kebijakan sosial dapat berjalan beriringan dengan tata kelola keuangan yang baik. Namun, jika pengelolaannya masih jauh dari standar keuangan yang ideal, program ini justru bisa menjadi celah bagi penyimpangan dana dan membebani anggaran negara tanpa hasil yang diharapkan.
Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat, tetapi juga pada bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pengelolaan keuangan secara profesional. Tanpa tata kelola yang baik, program yang bertujuan mulia ini bisa berisiko menjadi beban keuangan yang sulit dipertanggungjawabkan. Namun, dengan sistem pengelolaan yang transparan, efektif, dan berbasis data, Program Makan Bergizi Gratis bisa menjadi salah satu kebijakan sosial paling berdampak bagi masa depan Indonesia.
Ditulis oleh Yustina Hiola, SE., Ak., MSA., CA., CPA.
(dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo)
